22 Ribu Ton Beras Asal Kamboja Diimpor ke Indonesia Penuhi Kebutuhan Lebaran 2024
- ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor sebanyak 22.500 ton beras dari Kamboja. Impor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, meski melakukan impor, Pemerintah tetap mengandalkan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan.
“Kami mengutamakan produksi dalam negeri, hanya untuk Bulog ketersediaan hari ini, memang pengadaan dari luar negeri. Dari Kamboja 22.500 (ton),” kata dia usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024.
Arief meemastikan bahwa Bapanas sedang mempersiapkan panen raya padi pada Maret-April 2024 untuk menyokong ketersediaan stok beras. Penyerapan beras petani akan diprioritaskan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi
- Dok. Bapanas
Dia pun mengaku optimistis dengan kondisi harga gabah yang sedang terkoreksi menjadi Rp6.700 per kilogram. Hal itu akan berdampak pada penurunan harga beras, asalkan produksi sesuai dengan perencanaan.
Arief pun meyakini pemerintah akan mampu mencukupi kebutuhan beras bagi masyarakat menjelang Lebaran, termasuk dengan memberikan bantuan bagi para keluarga penerima manfaat (KPM).
“Masyarakat kita yang 22 juta KPM yang terbawah itu sudah diberikan beras bantuan pangan 10 kilogram gratis, tahun lalu (diberikan selama) tujuh bulan, sekarang enam bulan. Jadi masyarakat desil 1-2 itu sebanyak 98 persen sudah ter-cover,” tuturnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.
- VIVA/Anisa Aulia
Lebih lanjut, Arief memastikan bahwa stok beras di Bulog akan terus dipantau agar tetap berada di angka 1,2 juta ton hingga Juni 2024.
“Hari ini sampai dengan Juni, kan masih tiga bulan lagi. Kami harus mengatur. Yang jelas stok Bulog harus dijaga 1,2 juta (ton),” ujar dia. (Ant)
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
