2 Arahan Jokowi ke Menteri soal Percepatan Investasi di IKN
- Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat banyak keluhan dari para investor, terkait masalah percepatan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal itu diutarakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, usai mengikuti rapat guna membahas hal tersebut di Istana Negara pagi tadi.
"Karena Beliau (Jokowi) banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang percepatan investasi di IKN," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.
Jokowi pun memberikan 2 arahan. Pertama yakni soal upaya untuk mempercepat investasi dengan harus adanya pihak khusus yang mengawal investasi. Jokowi juga meminta ada pihak yang menjadi koordinator khusus atau person in-charge (PIC) bagi para investor.
"Pertama, beliau meminta agar disediakan desk untuk pengaduan investasi, investor, dan juga agar disiapkan PIC-PIC untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor," ujarnya.
Konsep Bangun Hutan Hujan Tropis di IKN
- Jhovanda (Kalimantan Timur)
Terkait jumlah PIC bagi masing-masing investor yang ada, Basuki pun mengatakan bahwa hal itu bisa disesuaikan. "Jadi apakah satu PIC untuk satu investor, apakah satu PIC untuk lima investor, atau satu PIC untuk sepuluh investor. Jadi para investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN yang namanya PIC itu," kata Basuki.
Mengenai soal lahan di IKN, Basuki menjelaskan bahwa Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan agar lahan-lahan itu bisa segera ditetapkan statusnya. Kemudian, lahan-lahan tadi harus bisa diperjualbelikan, sementara harganya akan ditetapkan oleh pihak Otorita IKN.
"Kedua, lahan bagi investor agar segera ditetapkan statusnya. Tadi saran dari Pak Menteri Investasi, yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, itu (investor) beli (lahannya). Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh Otorita, asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau," ujar Basuki.
Selain itu, lanjut Basuki, Presiden Jokowi juga memberikan pesan khusus agar semua hal bisa dilakukan dengan cepat, namun tidak ada yang melanggar aturan.
"Kerja cepat tapi tidak melanggar aturan. Dua hal itu tadi yang diarahkan oleh beliau dan beliau akan monitor ini ke depannya," ujarnya.
PPN 12 Persen Berlaku Januari 2025, Deputi Otorita IKN Sebut Jadi Peluang Buat IKN
Beberapa proyek yang ada di IKN terus berjalan.
