BI Dukung Program Makan Siang Gratis, Asalkan...
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Beijing – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa pihaknya mendukung Program Makan Siang Gratis yang saat ini menjadi sorotan di masyarakat. Asalkan, program tersebut tidak menciptakan instabilitas keuangan di Indonesia.
Pernyataan Destry tersebut menjawab salah satu peserta kuliah umum di Peking University Beijing, Chen. Dia ditanya soal Program Makan Siang Gratis yang menjadi andalan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran ketika maju dalam Pilpres 2024.
"Bank Indonesia adalah lembaga independen dan Program Makan Siang Gratis adalah program pemerintah baru, jadi sepanjang program tersebut tidak menciptakan instabilitas dalam keuangan maka Bank Indonesia mendukung," kata Destry dikutip Minggu, 10 Maret 2024.
Destry mengungkapkan, pasca-COVID-19 kesenjangan semakin tinggi di Indonesia. Sehingga Pemerintah juga mengucurkan bansos baik berupa uang maupun berbentuk barang.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
“Dan program makan siang gratis memberikan bantuan dalam bentuk makanan untuk investasi generasi mendatang," tambah Destry.
Sebagai informasi, program ini diperkirakan akan memakan anggaran hingga Rp460 triliun dengan target 82,9 juta anak sekolah di seluruh Indonesia demi membantu dalam mengatasi kekurangan gizi.
"Jadi sejauh program ini masih dalam batasan anggaran akan baik-baik saja, BI dukung sejauh masih masuk 'budget contraint'," ungkap Destry.
Meski demikian, Destry menyebut belum ada koordinasi spesifik dengan pemerintahan baru untuk kebijakan Bank Indonesia ke depan. "Saya pikir siapa pun yang menang kuncinya adalah keberlanjutan kebijakan," tambah Destry.
Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug.
- Istimewa
Menurutnya, pemerintah RI perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.
Adapun rincian dari Program Makan Siang dan Susu Gratis telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya. (Ant)
