Ekonomi Negara Maju Melemah, Luhut Pede RI Bisa Bajak Peluang dari Krisis Global

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tren pelemahan kondisi ekonomi negara maju yang terjadi belakangan ini, sedikit banyak telah memengaruhi kondisi perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Dalam unggahan di Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Dia memastikan bahwa alih-alih mengkhawatirkan hal tersebut, Dirinya lebih memilih untuk mengikuti ucapan Presiden @jokowi pada momen HUT RI ke-75.

"Beliau berpesan bahwa negeri ini harus membajak peluang krisis global, sebagai momentum kita untuk melakukan lompatan dan percepatan," kata Luhut dikutip, Jumat, 8 Maret 2024.

Dia mengaku ingin agar masyarakat mengetahui bahwa Pemerintah sedang melakukan transformasi yang masif. Selain pembangunan yang berkualitas, pemerintah juga fokus kepada bagaimana mewujudkan pertumbuhan dan pembelanjaan yang berkualitas pula.

Bila beberapa tahun lalu pembangunan infrastruktur untuk konektivitas dan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian sudah dikerjakan, Luhut menegaskan bahwa kali ini efisiensi melalui program digitalisasi pemerintahan akan secara bertahap diterapkan di seluruh sektor.

"Inilah fungsi utama digitalisasi, agar belanja negara bisa efisien, bukan hanya sekedar supaya uang itu habis dibelanjakan," ujar Luhut.

Terkait hal itu, Luhut mengklaim bahwa pemerintah telah memulainya melalui SIMBARA, yang manfaatnya besar terhadap penerimaan pajak royalti dari Batubara. Ke depan, lanjut Luhut, pemerintah akan menerapkan hal tersebut untuk nikel, rumput laut, kelapa sawit, dan komoditas lain yang menjadi sumber penerimaan negara lainnya.

Selain mencegah korupsi, Luhut meyakini bahwa digitalisasi juga akan berdampak pada kenaikan tax ratio Indonesia sampai ke angka 14 persen. Belum lagi jika kelak sistem kependudukan terintegrasi ke dalam GovTech, dan berhasil diimplementasikan oleh dukcapil.

Sehingga hanya dengan single ID saja, bantuan sosial seperti pupuk untuk petani misalnya, akan lebih mudah karena sudah tepat sasaran sesuai dengan sumber data yang valid. Karenanya, Luhut Mengaku masih optimis bahwa perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih besar, bahkan mencapai 6 persen. Syaratnya, jika digitalisasi terus dioptimalkan di semua lini. 

"Dengan demikian, tidak ada peraturan yang mengunci peraturan lain karena peraturan harus mendukung untuk mencapai tupoksi yang diberikan. Jika seluruh hal tersebut sudah bisa terintegrasi secara maksimal, maka saya yakin Indonesia akan terus mampu bernavigasi dengan baik di tengah-tengah badai besar krisis global," ujarnya.

Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Dipastikan Terjaga PPN Jadi 12 Persen, Sistem Perpajakan Makin Kuat

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 mendapat sorotan dari masyarakat.

VIVA.co.id

22 Desember 2024