Menteri ESDM Targetkan Pembatasan Beli Pertalite Jalan Tahun Ini
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, aturan soal pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite akan segera rampung dalam waktu dekat.
Dia menjelaskan, penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 itu ditargetkan selesai, seiring rencana pemerintah untuk menahan harga BBM dan tarif listrik agar tidak naik sampai Juni 2024 mendatang.
“Targetnya tahun ini harus jalan, dalam beberapa bulan ini lah selesai karena sudah setahun drafnya," kata Arifin di kantornya, Jumat, 8 Maret 2024.
Nozzle BBM Pertalite dan Pertamax di pom bensin
- ANTARA PHOTO/M Agung Rajasa/ss/aww.
Dia berharap, nantinya revisi beleid itu juga akan bisa memperbaiki target, serta realisasi penyaluran subsidi BBM kepada masyarakat. Arifin menambahkan, pemerintah juga akan tetap memastikan subisidi dapat disalurkan, untuk moda transportasi yang strategis bagi kebutuhan dasar masyarakat.
"Umumnya yang dikasih solar itu kendaraan yang angkut bahan pangan, bahan pokok angkutan umum supaya tidak menambah beban masyarakat yang memerlukan," ujarnya.
Diketahui, usulan revisi Perpres yang mengatur tata niaga BBM itu sudah diajukan sejak pertengahan 2022 lalu. Namun sampai saat ini, Kementerian ESDM belum kunjung mendapat persetujuan izin prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Sebelumnya, dalam rapat kabinet pada Senin, 26 Februari 2024, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik dan harga BBM hingga Juni 2024 mendatang.
Sehingga, lanjut Airlangga, pemerintah akan kembali menyalurkan belanja subsidi untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat.
"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna, tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai dengan Juni, baik itu subsidi dan non-subsidi," kata Airlangga, Senin, 26 Februari 2024.
Pemerintah: Perguruan Tinggi Tidak Jadi Kelola Tambang, tapi Diberikan Dana Riset-Beasiswa
Baleg DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sepakat membawa Revisi Undang-Undang Minerba ke paripurna
