Luhut Beberkan 7 Strategi Genjot Penggunaan Produk Dalam Negeri

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan 7 langkah strategis menggenjot produk dalam negeri. Hal itu disampaikannya dalam Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Tahun 2024, yang digelar di Bali pada Kamis, 7 Maret 2024.

Luhut menilai bahwa acara ini merupakan 'jembatan' bagi dipertemukannya data kebutuhan produk dalam negeri dari pemilik anggaran, dengan produsen yang telah tercatat dalam database Kementerian Perindustrian.

"Penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu success story dari pemerintahan sekarang ini, yang saya kira banyak membuat efisiensi kiri-kanan. Sehingga membuat Indonesia ke depan makin bagus," kata Luhut dalam keterangannya, Kamis, 7 Maret 2024.



Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Photo :

• Instagram @luhut.pandjaitan

Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Nasional P3DN memaparkan, sebagai bahan evaluasi bersama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah melakukan penilaian terkait kepatuhan belanja PDN selama 2023.

Tingkat kepatuhan tersebut masih perlu diperbaiki, sebab dari 460 K/L/Pemda hanya 94 yang kepatuhannya dinilai cukup baik. Sementara 366 instansi lainnya harus memperbaiki proses perencanaan, dan implementasi PDN di internal masing- masing.

“Tadi pagi saya dibrief Pak Ateh (Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP), bahwa kita tuh jangan hanya bisa menghabiskan anggaran, tetapi juga harus berkualitas dan juga efisien. Saya ulangi, berkualitas dan efisien. Sebab itu juga permintaan dari Presiden Joko Widodo," ujar Luhut.

Dia menjelaskan, berdasarkan data BPKP, terdapat beberapa hambatan utama pada aspek tingkat kepatuhan tersebut. Karenanya, Luhut pun kembali menekankan kembali untuk segera melaksanakan 7 langkah strategis, guna menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut.

Ketujuh langkah tersebut yakni pertama, fokus memperbaiki proses internal dan penguatan Tim P3DN. Kedua, belanja PDN minimal 95 persen, prioritaskan produk dan merek lokal, susun roadmap pengurangan impor, dan dorong pengembangan industri substitusi impor prioritas pada industri elektronika, alkes, dan alutsista.

Ketiga, mendorong proses phasing-out Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan phasing-in ke Kartu Kredit Indonesia. Keempat, mempermudah dan meningkatkan sertifikasi TKDN, dengan memasukkan unsur hak kekayaan intelektual milik WNI dan produksi di dalam negeri. Kelima, menggunakan Indeks Kepatuhan belanja PDN untuk early warning system, dan dasar pemberian insentif dan disinsentif.

Keenaam, menyusun panduan prioritas belanja PDN bagi negosiator hutang luar negeri. Dan ketujuh, mengakselerasi harmonisasi RUU PBJ dan menyiapkan Perpres atau PP turunannya. Menyiapkan revisi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, menjadi Perpres agar tercantum mekanisme sanksi.

"Saya minta seluruh langkah strategis tersebut selesai paling lambat Agustus 2024. Laporkan progresnya secara rutin/bulanan. Kita akan bertemu lagi pada Temu Bisnis Tahap VIII di Semester II-2024, yang saya harap dapat diampu oleh Kementan dan Kominfo," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Dia menjelaskan, berdasarkan data BPKP, terdapat beberapa hambatan utama pada aspek tingkat kepatuhan tersebut. Karenanya, Luhut pun kembali menekankan kembali untuk segera melaksanakan 7 langkah strategis, guna menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut.