Erick Thohir Dukung Prabowo soal Rasionalisasi dan Privatisasi BUMN
- Istimewa
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendukung pernyataan Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden Prabowo Subianto mengenai rasionalisasi dan privatisasi BUMN yang tidak memiliki peran strategis.
Erick mengatakan, terkait rasionalisasi dan privatisasi BUMN hal itu sudah ada di dalam roadmap atau peta jalan 2024-20234. Di mana saat ini jumlah BUMN sudah dipangkas menjadi 41 dari 108 BUMN.
"Memang sangat mendukung, di roadmap 2024-2034 kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang menjadi 41 pun baru tahun ini dari 108. Nah, ini ke depan 30-an dan memang itu sesuai roadmap," ujar Erick di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2024.
Erick Thohir bersama dengan Prabowo Subianto
- Instagram @erickthohir
Adapun terkait pernyataan Prabowo yang menyampaikan bahwa BUMN tidak perlu memiliki hotel banyak. Erick mengatakan, saat ini hotel sudah ada dalam satu payung.
"Memang dulu setiap BUMN punya hotel, sekarang zaman saya hotel dikonsolidasikan ke dalam satu payung yaitu jumlahnya 122 hotel. Apakah itu perlu? Menurut saya itu bukan hal yang signifikan," jelasnya.
Erick menjelaskan, BUMN dalam hal ini harus memiliki tiga hal. Pertama, harus menjadi korporasi yang sehat. Kedua, BUMN harus menjadi motor pembangunan ekonomi.
"Yang terakhir adalah people’s economy dimana BUMN jadi 92 persen ultra micro, micro masih di BUMN. Dan ini harus kita jaga," imbuhnya.
Sebelumnya, Prabowo di depan Erick Thohir menyampaikan bahwa rasionalisasi dan privatisasi harus dilakukan. Dalam hal ini negara bisa mengatur dan mengawasi.
"Pak Erick, kita harus melakukan rasionalisasi. Jika tidak ada alasan strategis yang nyata mungkin kita harus benar-benar memiliki program untuk merasionalisasi dan memprivatisasi banyak BUMN," ujarnya.
"Jika memungkinkan kita tidak perlu hotel-hotel milik negara. Bagaimana menurut anda, Pak Erick?" sambungnya.
Prabowo Sebut Anggaran Pendidikan Tahun 2025 Paling Tinggi Sepanjang Sejarah RI
Presiden RI, Prabowo Subianto, membeberkan bahwa anggaran pendidikan di APBN 2025 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
