Respons Erick Thohir saat Diminta Prabowo Dicarikan Nama Dirjen Pajak
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir merespons, pernyataan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto yang meminta untuk dicarikan nama calon Direktur Jenderal (Dirjen).
Erick mengaku terkejut dengan permintaan Prabowo tersebut. Menurutnya, siapapun dirjen pajak itu, pasti adalah orang terbaik yang sudah di pilih oleh presiden.
"Sama seperti dirjen pajak, saya kaget ketika diminta masukan. Kan bukan hanya saya, Pak Chatib di minta masuk. Kita lihat saja siapa yang terbaik," ujar Erick di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2024.
Menteri BUMN Erick Thohir
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Erick menuturkan, meskipun diminta Prabowo untuk dicarikan siapa dirjen pajak yang cocok. Tetapi dia belum memikirkan siapa nama yang cocok mengisi posisi tersebut.
"Saya belom kepikiran," ucapnya.
Sebelumnya, Prabowo meminta saran ke Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri mengenai nama-nama yang pas untuk menduduki posisi dirjen pajak
"Pak Erick, Pak Darmawan (Dirut Mandiri), Pak Kartiko, Pak Chatib, Tolong beri saya rekomendasi siapa yang akan menjadi Dirjen Pajak," ujar Prabowo dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.
Lebih lanjut Prabowo juga bicara mengenai rasio pajak Indonesia yang saat ini ada sekitar 10 persen. Dalam hal ini menurutnya, rasio pajak Indonesia masih bisa untuk ditingkatkan.
Prabowo Subianto menjadikeynote speaker pada acara Mandiri Investment Forum 2024
- Dok.Istimewa
Sebab jelas Prabowo, rasio pajak negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja sudah ada di angka 16 persen.
"Kalau Thailand bisa mencapai tax rasio 16 persen, kalau Malaysia bisa, kalau Vietnam bisa, kenapa Indonesia tidak," jelasnya.
Sehingga menurut Prabowo, untuk mencapai rasio pajak 16 persen tersebut, maka wajib pajak akan dilakukan perluasan.
"Bukan dalam artian kita harus menaikkan pajak, kita harus memperluas hak wajib pajak. Dan menurut saya itu bisa dilakukan dari 10 persen kita bisa tingkatkan menjadi 16 persen," imbuhnya.
