Jangan Panic Buying Jelang Puasa, Kemendag Ungkap Dampak Buruknya
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Ramadhan tinggal menghitung hari. Masyarakat, khususnya umat muslim pun mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan ibadah tahunan tersebut, termasuk bahan kebutuhan pokok.
Merespons hal tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta kepada masyarakat untuk tenang dan tidak panic buying menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Sebab ditegaskan bahwa stok komoditas pangan pokok dijamin aman.
“Kementerian Perdagangan berharap masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan beras masyarakat untuk dikonsumsi,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam acara bertajuk ‘Persiapan Ramadan, Kondisi Harga Bahan Pokok’, di Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.
Dia menjelaskan, sejatinya masyarakat melakukan panic buying bukan karena ketiadaan beras, melainkan ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Fenomena ini, kata dia, justru dapat mengakibatkan harga menjadi lebih buruk.
“Panic buying bisa mempengaruhi harga menjadi lebih buruk lagi,” kata Karim.
Oleh karena itu, Karim berharap agar masyarakat berbelanja dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi, Pemerintah sudah menyiapkan alternatif beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog, jika merasa takut dengan harga beras yang meningkat.
“Bahkan juga sekarang, yang tahun lalu (SPHP) tidak ada di retail modern, ini juga tersedia,” kata Karim.
Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani juga meminta kepada masyarakat untuk tidak belanja berlebihan yang dapat menimbulkan food waste atau sampah makanan.
“Jangan sampai menimbulkan food waste karena terlalu kalap belanjanya,” kata Rachmi.
Sebelumnya, Kemendag telah menerbitkan izin impor beras 1,6 juta ton untuk melengkapi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan, persetujuan impor tersebut menambah jumlah impor beras 2 juta ton yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah. (Ant)