Melapor ke Dewan Pers, Stafsus Bahlil Sebut Info Salah Satu Media Nasional Sudah Mengarah ke Fitnah
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengadukan salah satu podcast media nasional yang ditayangkan di YouTube dan juga pemberitaan majalah media tersebut kepada Dewan Pers.
Hal itu terkait dengan konten podcast yang ditayangkan pada Sabtu, 3 Maret 2024 dan pemberitaan yang turut menyeret nama Bahlil. Bahlil menilai, karya jurnalistik tersebut telah merugikan dirinya karena menurutnya itu tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik.
"Pak Menteri Bahlil berkeberatan karena sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah, juga sarat dengan informasi yang tidak terverifikasi," kata Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM, Tina Talisa dalam keterangan pers yang diterima VIVA Bisnis, Senin, 4 Maret 2024.
Tina Talisa berhijab
- Nuvola Gloria/VIVA
"Karenanya kami meyakini ada unsur pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, di antaranya terkait kewajiban wartawan untuk selalu menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi," ujar Tina.
Alhasil, lanjut Tina, informasi yang tidak akurat dan belum terverifikasi itu menimbulkan kesan negatif kepada Bahlil Lahadalia, dan juga Kementerian Investasi/BKPM.
"Sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pengaduan sengketa pemberitaan diatur Dewan Pers untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik," ujarnya.
Diketahui, dalam langkah pengaduan tersebut, Bahlil pun memberikan kuasa kepada Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM, Tina Talisa, yang menemui Dewan Pers dengan didampingi Kepala Biro Hukum, Rilke Jeffri Huwae, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, siang tadi.
Di Dewan Pers, Tina dan Jeffri pun diterima langsung oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana.
SK Kepengurusan Bahlil di Golkar Sudah Final, Idrus Marham Minta Kader Bersatu Lagi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham meminta seluruh kader Golkar untuk bersatu kembali dan tidak lagi mempersoalkan SK tersebut
