Penuhi Program Susu Gratis Prabowo, RI Butuh Impor 2 Juta Sapi Perah
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Jakarta – Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan atau ID FOOD mengungkapkan, untuk mewujudkan program susu gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, RI perlu melakukan impor sapi perah sebanyak 2 juta.
Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan mengatakan, dibutuhkannya impor indukan sapi karena Indonesia kekurangan populasi sapi.Â
"Perlu diketahui saat ini kita punya 400 ribuan sapi perah produktif di Indonesia, kalau kita mau memenuhi kebutuhan nasional kita, kita perlu meningkatkan jumlah populasinya empat kali lipat dari 400 ribu ke 1,2 juta. Itu belum memperhitungkan tambahan kebutuhan program susu gratis," ujar Yuza di The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Prabowo Subianto
- Istimewa
"Kalau semua proteinnya benar-benar dari susu, maka kita butuh sekitar 2-2,5 juta sapi perah aktif. Itu nanti Pemerintah yang akan datang, yang  membuat kebijakan supaya sektor produksi susu di Indonesia bisa menggeliat," sambungnya.Â
Yuza menuturkan, program susu gratis bukan lah hal tabu untuk dilakukan. Sebab, banyak negara jug membuat program itu untuk anak-anak di negaranya.Â
"Kalau kita lihat di banyak negara yang menerapkan program susu gratis untuk anak-anak itu, biasanya dibarengi dengan perubahan regulasi importasinya," terangnya.
Ketua TKD Prabowo-Gibran Kota Surabaya membagikan makan siang dan susu gratis pada seorang warga di Kelurahan Semampir, Kecamatan Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 28 November 2023.
- ANTARA
Menurut Yuza, program susu gratis ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Presiden Soeharto. Namun, program ini hanya bertahan sampai tanda tangan Letter of intent (LOI) dari International Monetary Fund (IMF).Â
"Kebijakan Presiden Soeharto itu dulu bertahan sampai di TTD LOI dari IMF di mana berbagai market yang kita miliki dibuat jadi pasar bebas. Kembali saya belum tahu nanti kebijakan Presiden baru akan seperti apa," imbuhnya.
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
