Penuhi Program Susu Gratis Prabowo, RI Butuh Impor 2 Juta Sapi Perah

Usaha peternakan sapi perah.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Jakarta – Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan atau ID FOOD mengungkapkan, untuk mewujudkan program susu gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, RI perlu melakukan impor sapi perah sebanyak 2 juta.

Presiden Prabowo Tunjukkan Kepemimpinan Kuat Berwibawa di Kancah Internasinoal, Kata Dave Laksono

Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan mengatakan, dibutuhkannya impor indukan sapi karena Indonesia kekurangan populasi sapi. 

"Perlu diketahui saat ini kita punya 400 ribuan sapi perah produktif di Indonesia, kalau kita mau memenuhi kebutuhan nasional kita, kita perlu meningkatkan jumlah populasinya empat kali lipat dari 400 ribu ke 1,2 juta. Itu belum memperhitungkan tambahan kebutuhan program susu gratis," ujar Yuza di The Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.

Disambut Gibran, Prabowo Tiba di Indonesia Setelah Lawatan ke Sejumlah Negara

Prabowo Subianto

Photo :
  • Istimewa

"Kalau semua proteinnya benar-benar dari susu, maka kita butuh sekitar 2-2,5 juta sapi perah aktif. Itu nanti Pemerintah yang akan datang, yang  membuat kebijakan supaya sektor produksi susu di Indonesia bisa menggeliat," sambungnya. 

Pengamat Ungkap 2 Faktor Penentu Kesuksesan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yuza menuturkan, program susu gratis bukan lah hal tabu untuk dilakukan. Sebab, banyak negara jug membuat program itu untuk anak-anak di negaranya. 

"Kalau kita lihat di banyak negara yang menerapkan program susu gratis untuk anak-anak itu, biasanya dibarengi dengan perubahan regulasi importasinya," terangnya.

Ketua TKD Prabowo-Gibran Kota Surabaya membagikan makan siang dan susu gratis pada seorang warga di Kelurahan Semampir, Kecamatan Sidotopo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 28 November 2023.

Photo :
  • ANTARA

Menurut Yuza, program susu gratis ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Presiden Soeharto. Namun, program ini hanya bertahan sampai tanda tangan Letter of intent (LOI) dari International Monetary Fund (IMF). 

"Kebijakan Presiden Soeharto itu dulu bertahan sampai di TTD LOI dari IMF di mana berbagai market yang kita miliki dibuat jadi pasar bebas. Kembali saya belum tahu nanti kebijakan Presiden baru akan seperti apa," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya