Buruh Ancam Demo Geruduk Istana Negara Hari Ini, Intip 3 Tuntutannya
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Partai Buruh dan KSPI menegaskan akan kembali turun ke jalan untuk melakukan demo atau aksi protes, pada hari Kamis, 29 Februari 2024, di depan Istana Negara, Jakarta.
"Aksi ini akan diikuti oleh ribuan massa, sekitar 1-2 ribu orang yang berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Tangerang Raya, Serang, dan Cilegon," kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam keterangannya, Rabu, 28 Februari 2024.
Dia menegaskan, aksi tersebut dilakukan dengan membawa 3 tuntutan utama. Pertama, turunkan harga bahan pokok. Kedua, cabut Omnibus Law Cipta Kerja, dan ketiga, tegakkan pemilu bersih.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal (tengah).
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Said menjelaskan alasan mengapa Partai Buruh harus turun ke jalan, dan menjadi inisiator dalam gerakan melawan ketidakadilan. Hal itu antara lain karena harga bahan pokok yang melambung tinggi, namun tidak diimbangi dengan kenaikan upah yang memadai.
Dia menilai, kenaikan harga-harga barang pokok seperti beras, telur, dan barang-barang pokok lainnya, tentu menyebabkan daya beli masyarakat berkurang hingga 30 persen lebih. Terlebih, kondisi tersebut juga diperparah dengan kenaikan upah buruh, yang hanya berkisar 2-4 persen saja.
"Sehingga sudah dapat dipastikan, kenaikan upah tersebut tidak akan mencukupi atas kenaikan harga bahan pokok yang saat ini terjadi," ujar Said.
Karenanya, lanjut Said, Partai Buruh pun mendesak dengan keras agar pemerintah bisa segera menurunkan harga barang pokok. Apalagi, sebentar lagi akan memasuki Bulan Suci Ramadan, sehingga kenaikan harga bahan pokok akan semakin liar dan tak terkendali.
"Karena itu, kita meminta agar pemerintah segera menurunkan harga-harga bahan pokok, baik itu beras, telur dan barang sembako lainnya. Karena kalau tidak diturunkan, maka kenaikan harga jelang puasa akan semakin melambung tinggi dan tak terkendali," kata Said.
Presiden Joko Widodo berjalan diantara barang dagangan yang dijual saat memantau kebutuhan bahan pokok di Pasar Surya Kencana, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 30 Oktober 2018.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Terkait salah satu tuntutan lainnya, yakni tegakkan pemilu bersih, Said Iqbal berpandangan bahwa gelaran Pemilu di Tahun 2024 ini penuh dengan kecurangan. Sehingga, hal itu menjadikan KPU, Bawaslu, dan seluruh instrumen penyelenggara Pemilu di dalamnya, mendapat sorotan besar dari masyarakat.
"Dari hasil hitung cepat dan kita bandingkan dengan real count dan Sirekap dari KPU, menunjukkan tingkat kecurangan dalam Pemilu yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, Partai Buruh tidak untuk menilai hasil Pilpres karena tidak mendukung Capres mana pun. Namun dalam gelaran Pileg, sangat kelihatan curang dan tidak bersih," ujarnya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
