Harga Gas Murah Industri Bikin Pemasukan Negara Hilang Rp 15,70 Triliun
- VIVA/Dhana Kencana
Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, adanya kebijakan harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) telah berdampak terhadap hilangnya penerimaan negara.
Sebab sepanjang 2023 penerimaan negara yang hilang lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp 15,70 triliun (asumsi kurs Rp 15.694 per dolar AS).Â
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi mengatakan, potensi hilangnya pendapatan negara ini merupakan angka sementara dan perlu rekonsiliasi lanjutan.Â
Petugas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero) Tbk mengganti alat ukur (meteran) jaringan gas industri
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
"Kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di 2023 ini bisa mencapai lebih dari US$1 miliar ada potensi penurunan penerimaan negara. Namun, ini masih angka-angka sementara yang nanti kita akan rekonsiliasi leibh lanjut," ujar Kurnia dalam webinar Rabu, 28 Februari 2024.Â
Adapun kebijakan harga gas murah ini masih terbatas untuk tujuh sektor industri yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.Â
Dia berharap berkurangnya penerimaan negara ini, bisa dikompensasi dengan peningkatan kinerja industri penerima HGBT.
"Harapannya bisa dikompensasi dengan adanya peningkatan kinerja dan dampak multiplier effect yang dirasakan dari industri tadi. Ini sedang evaluasi untuk bisa nanti merumuskan kebijakan untuk melanjutkan HGBT ini ke depan," jelasnya.
Adapun penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penggunaan dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.
Menteri BUMN Dukung Strategi Pertumbuhan Ganda Pertamina Untuk Wujudkan Swasembada Energi
Menteri BUMN mendukung penuh rencana Pertamina dalam pengembangan bisnisnya dengan strategi pertumbuhan ganda (Dual Growth Strategy).
