Catatan untuk Presiden Baru, PUPR Ungkap Tantangan dan Kendala Penyediaan Rumah

Ilustrasi perumahan.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan, potensi bagi bisnis properti di Indonesia ke depannya masih relatif sangat besar. Bagaimana tidak, jumlah orang yang ingin memiliki rumah terus meningkat.

Rosan Roeslani Pastikan GSN Tidak Pakai Uang APBN dan APBD

"Saat ini backlog perumahan mencapai 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah, dan meningkat 680.000 rumah tangga baru setiap tahunnya," kata Herry dalam webinar 'Property Outlook 2024', Selasa, 27 Februari 2024.

Dia menambahkan, apabila mengacu pada dokumen visi dan misi para capres-cawapres 2024-2029, terlihat bahwa mereka memiliki komitmen tinggi terkait penyediaan rumah dan Hunian yang layak. Dimana, setidaknya sebanyak 3 juta rumah diperkirakan akan dibangun oleh pemerintahan baru mendatang.

Menteri Ara Canangkan Gerakan Gotong Royong Bagun Rumah Rakyat, Aguan Siapkan Rp 60 M Per Tahun

"Yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir, guna melanjutkan program satu juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Kendala dan Tantangan

Menteri PU Tinjau Jaringan Irigasi Komering di Sumsel, Dukung Peningkatan Produksi Pangan Nasional

Ilustrasi rumah/hunian.

Photo :
  • Freepik/jcomp

Herry mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi pihaknya dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Di tengah tingginya potensi sektor properti tersebut, ketersediaan lahan yang terbatas dan harga yang terjangkau masih menjadi tantangan yang besar di sektor perumahan Tanah Air.

"Selain itu, ketersediaan dana murah yang matching dengan karakteristik pembiayaan perumahan, juga menjadi hambatan tersendiri bagi upaya penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat," kata Herry.

Di sisi lain, lanjut Herry, jumlah pengembang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi mitra bagi pemerintah dan bank penyedia kredit masih sangat terbatas. Karenanya, Herry menegaskan bahwa ke depannya perlu dikembangkan berbagai kebijakan dan inovasi yang lebih inklusif, bagi para pelaku usaha di sektor properti dan berpihak kepada masyarakat.

"Kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, otoritas terkait lainnya, lembaga keuangan, dan pengusaha di sektor perumahan dan properti, juga menjadi sangat penting untuk terus diperkuat," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya