Defisit APBN 2024 Diperlebar Jadi 2,8 Persen Gegara Subsidi Pupuk hingga BLT

Airlangga mengatakan dirinya akan nonton bareng (nobar) penghitungan quick count yang akan digelar siang nanti bersama dengan Prabowo Subianto Capres Nomor Urut 02.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Jakarta – Pemerintah memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 menjadi maksimal 2,8 persen, dari 2,29 persen. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

Soal Kenaikan PPN 12 Persen 2025, DPR Yakini Prabowo Tak akan Menyusahkan Rakyat

"Defisit tahun ini yang direncanakan dalam APBN (2024) 2,29 persen atau 2,3 persen, tetapi outlook-nya 2,8 persen," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian , Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

"Pelebaran defisit anggaran di 2024 jadi itu 2,3-2,8," sambung Airlangga.

Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu

Dia menjelaskan, pelebaran defisit ini dikarenakan beberapa hal. Pertama karena adanya penambahan pupuk subsidi di 2024 menjadi Rp 14 triliun. Menurutnya penambahan subsidi ini perlu dilakukan karena pasokan yang ada kurang untuk memenuhi kebutuhan para petani.

Pupuk subsidi.

Photo :
  • Dokumentasi Pupuk Indonesia.
Menteri Dody Beberkan Perhitungan PPN 12 Persen Bikin Ongkos Garap Infrastruktur Meroket

"Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton, dengan pupuk yang ada sekarang Rp 26 triliun itu hanya 5,7 juta ton. Jadi jelas tidak cukup dan itu tercermin dari produksi padi bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino itu turunnya banyak. Januari-Maret itu demand dan supply deltanya short 1 juta," jelasnya.

Kedua, pelebaran defisit ini dilakukan karena adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digelontorkan oleh Pemerintah. Ketiga, karena tidak adanya kenaikan listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga Juni 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

"Kedua BLT naik untuk perubahan fluktuasi mitigasi harga sembako itu saja nilainya sudah Rp 11 triliun. Kemudian tadi diputuskan dalam Sidang Kabinet Paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024) baik itu yang subsidi maupun non subsidi," terangnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya