Program Makan Siang Gratis Bakal Masuk APBN, Per Anak Dijatah Rp 15.000
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Program unggulan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni makan siang gratis, akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Nantinya per anak akan menerima jatah makan siang Rp 15.000.
Hal ini disampiakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia mengatakan, jatah makan siang Rp 15.000 per anak ini di luar susu gratis.
"Per anak kira-kira Rp 15.000 (makan siang). Ini di luar susu," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Fenruari 2024.
Airlangga mengatakan, dari anggaran Rp 15.000 per anak ini, nantinya menu makan siang dilepaskan ke daerah masing-masing. Artinya, daerah bebas menentukan pilihan jenis makan siangnya.
Airlangga mengatakan dirinya akan nonton bareng (nobar) penghitungan quick count yang akan digelar siang nanti bersama dengan Prabowo Subianto Capres Nomor Urut 02.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
"Menunya nanti dilepaskan ke daerah masing-masing daerah, kita tidak menyeragamkan. Merata di seluruh Indonesia Rp 15.000," terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, guna mewujudkan program itu, pemerintahan Prabowo ke depan akan menyesuaikan anggaran subsidi BBM dan LPG pada bulan berjalan.
Dia berpendapat, ada sekitar 80 persen dari Rp 350 triliun anggaran pemerintah yang kini dimanfaatkan untuk mensubsidi BBM dan LPG. Menurutnya, anggaran subsidi BBM tersebut lebih dimanfaatkan masyarakat mampu berpenghasilan menengah dan tinggi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno
- DPR RI
"Jadi tidak ada kata-kata 'memangkas' (subsidi), tidak ada intensi memangkas. Jadi kami melakukan evaluasi terhadap subsidi energi agar diberikan kepada mereka yang berhak, sehingga tepat sasaran," kata Eddy Soeparno, Jumat, 16 Februari 2024.
Dari efisiensi pemberian subsidi inilah pemerintah dapat menekan anggaran, dengan begitu selisih anggaran subsidi sebelumnya dapat digunakan untuk keperluan pemerintah lainnya.
"Kalau itu dilakukan, otomatis besaran subsidi energi akan berkurang yang mana kemudian dananya bisa dipakai untuk yang lain-lain," ungkapnya.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
