OJK Sebut Keuangan Syariah Belum Optimal Dukung Industri Halal RI

Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi membeberkan beberapa hal yang terus diwaspadai Pemerintah pada sektor keuangan syariah Indonesia. 

Kiki, begitu panggilan akrabnya, mengatakan bahwa saat ini sektor keuangan syariah belum mendukung secara optimal terhadap industri halal Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

"Pertama tentu masih belum optimalnya dukungan sektor keuangan syariah terhadap industri halal. Sehingga belum optimal pula perwujudan dari multiplayer effect dari ekosistem keuangan syariah," ujar Kiki dalam acara  Peluncuran Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023 Senin, 26 Februari 2024.

Selain itu, menurut Kiki, Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan saat ini. Pun, dia menyoroti soal masih terbatasnya inovasi dan produk layanan syariah.

"Berikutnya adalah masih belum optimalnya SDM syariah yang sesuai kebutuhan, kemudian kapasitas riset dan pengembangan serta inovasi produk dan layanan syariah yang masih terbatas. Dan masih belum optimalnya literasi dan inklusi layanan digital di Indonesia," ujarnya. 

KIki melanjutkan, per September 2023, aset keuangan dalam sektor keuangan syariah Indonesia tercatat sebesar Rp 2.452 triliun atau US$157 miliar.

"Prestasi ini didorong oleh pertumbuhan yang luar biasa sebesar 6,75 persen per tahun. Pangsa pasar kita juga sudah mencapai 10,81 persen dari seluruh landskap seuruh keuangan negara kita," ujarnya.

OJK Buka-bukaan Alasan Atur Pengguna PayLater Minimal Bergaji Rp 3 Juta dan Usia 18 Tahun

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan mengenai pembatasan kriteria pengguna Buy Now Pay Later (BNPL) alias PayLater.

VIVA.co.id

21 Januari 2025