Program Makan Siang dan Susu Gratis Masuk APBN 2025
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Program makan siang dan susu gratis yang diusung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Airlangga menuturkan bahwa program makan siang dan susu gratis ini akan masuk ke dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
"Masuk (KEM-PPKF)," ujar Airlangga kepada wartawan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Namun, Airlangga tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini. Dia menuturkan bahwa KEM-PPKF akan dibahas dalam rapat Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin, 26 Februari 2024.
"PPKF sedang dibahas, nanti Senin akan ada sidang kabinet jadi tunggu aja Senin," terangnya.
Diketahui berdasarkan perhitungan suara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada sore ini, suara Prabowo-Gibran masih unggul dibandingkan dua paslon lainnya. Prabowo-Gibran tercatat mendapat 58,89 persen suara, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 24,06 persen, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 17,05 persen.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pihaknya sudah mulai menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal ini dilakukan dengan berdiskusi bersama jajarannya mengenai KEM-PPKF.
"Kemarin siang saya bersama Pak Wamenkeu dan jajaran pimpinan eselon I berdiskusi cukup panjang mengenai topik yang sangat penting, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025," ujar Sri Mulyani lewat Instagramnya @smindrawati Selasa, 13 Februari 2024.
Sri Mulyani mengatakan, pembahasan KEM-PPKF merupakan bagian dari langkah awal perancangan APBN tahun 2025. Pun, dia meminta agar perancangan APBN ini semakin dipertajam.
Bendahara Negara ini menjelaskan, dipertajamnya RUU APBN ini dilakukan agar APBN dapat menjawab berbagai masalah fundamental.
"Secara khusus, saya meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam, khususnya agar APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental, juga berbagai harapan dari masyarakat Indonesia," jelasnya.
