Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 15,3 Triliun Buat Bayar Gaji hingga Tukin ASN
- Ist
Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi belanja pegawai di Januari 2024 ini sudah mencapai Rp 15,3 triliun. Angka ini meningkat dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 12,1 triliun.
Bendahara Negara ini menjelaskan, realisasi belanja tersebut terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan dengan realisasi mencapai Rp 10,3 triliun. Angka ini lebih tinggi dari Januari 2023 yang mencapai Rp 9,8 triliun.
Lalu, ada pembayaran tunjangan kinerja (tukin) honorarium, lembur dan lainnya mencapai Rp 5 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari periode sama tahun 2023 yang sebesar Rp 2,3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
- VIVA/Anisa Aulia
“Realisasi tukin, honorarium, lembur dan lainnya ini meningkat dua kali lipat dari Januari 2023,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Kamis, 22 Februari 2024.
Bila dirinci, anggaran untuk belanja pegawai Kementerian/Lembaga (K/L) direncanakan sebesar Rp 276,3 triliun, sementara belanja non K/L Rp 205,1 triliun.
Adapun anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing K/L.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan per Januari 2024 realisasi belanja Pemerintah Pusat sudah mencapai 3,9 persen dari pagu anggaran.
"Sampai dengan Januari ini realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 96,4 triliun. Ini artinya 3,9 persen dari pagu sudah dibelanjakan di bulan Januari," ujar Sri Mulyani.
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
- ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Dia menjelaskan, dari realisasi belanja Pemerintah Pusat ini, untuk belanja kementerian lembaga sudah mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1 persen dari pagu.
"Terutama sangat didukung atau dikontribusikan oleh belanja yang berurusan dengan Pemilu," jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan, sedangkan belanja non kementerian lembaga per Januari 2024 ini sudah mencapai Rp 51,6 triliun atau 3,8 persen dari pagu. Realisasi belanja ini digunakan untuk pembayaran pensiun.
