Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Sudah Rp 16,5 Triliun sampai 12 Februari
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sudah menggelontorkan Rp 16,5 triliun untuk belanja Pemilihan Umum (Pemilu) hingga 12 Februari 2024. Belanja ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Realisasi anggaran Pemilu yang baru saja kita selesaikan untuk pemilihan Pileg dan Pilpres sampai dengan 12 Februari telah terealisasi Rp 16,5 triliun atau 43,2 persen, dari total pagu anggaran Rp 38,3 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Kamis, 22 Februari 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
- Instagram @smindrawati
Sri Mulyani mengatakan, realisasi belanja ini terbagi dalam dua pos. Pertama dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) realisasinya sebesar Rp 16,2 triliun. Hal ini di antaranya digunakan untuk pembentukan Badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan pemilu oleh lembaga Adhoc, pengadaan laporan dan dokumentasi logistik.
Lalu, untuk pengawasan masa kampanye dan masa tenang pemilu, pemutakhiran data pemilih hingga perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
Sedangkan, pos kedua realisasinya melalui 14 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 300 miliar. Dalam hal ini untuk pengamanan Pemilu, pengawasan dana, penanganan pelanggaran kode etik.
Kemudian diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu, pembentukan pos Pemilu, perumusan kebijakan pengelolaan konten, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga sudah menggelontorkan anggaran belanja Pemilu sebesar Rp 3,1 triliun di 2022, Rp 29,9 triliun di 2023, dan Rp 38,3 triliun di 2024. Sehingga total anggaran Pemilu secara multiyear (3 tahun) sebesar Rp 71,3 triliun.
"Kalau kita lihat sejak 2022 sampai 2024 total alokasi anggaran Pemilu mencapai Rp 71,3 triliun. Tentu yang tahun 2024 ini baru Rp 16,5 triliun yang dibelanjakan dari Rp 38,3 triliun," imbuhnya.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
