Semakin Dekat Jadi Anggota, OECD Buka Diskusi Aksesi dengan RI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Hal ini sebagai respons usai penyampaian Pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan OECD. 

Penjelasan Menko Airlangga Hartarto Terkait Sektor yang Bebas PPN 12 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, proses aksesi tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia. 

Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM menjadi pemain global, hingga meningkatkan kualitas SDM.

Catat! Ini Daftar Barang dan Jasa Bebas PPN 12% di 2025

”Kami juga berharap agar aksesi OECD bisa mendukung program prioritas Pemerintah Indonesia, antara lain ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan SDM, good governance, dan mendorong Indonesia segera lepas dari middle-income trap,” ujar Airlangga dalam keterangannya Kamis, 22 Februari 2024. 

Pertumbuhan ekonomi global

Photo :
Mulai 1 Januari 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Bebas PPN 12 Persen

Airlangga menyampaikan bahwa dukungan tertulis terhadap proses aksesi Indonesia sudah diperoleh dari Australia, Jepang, Jerman, dan Slovakia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Keputusan ini mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members.

Keputusan untuk membuka diskusi aksesi juga menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara Mitra Utama OECD sejak tahun 2007 lalu. 

“Keputusan Anggota OECD hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia," ujarnya. 

"Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya,” sambungnya. 

Lebih lanjut, Sekjen Cormann menyampaikan bahwa keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia OECD. Melalui diskusi aksesi, OECD berharap akan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal US$30.300 pada tahun 2045. 

Di samping itu, Sekjen Cormann juga berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.

Selanjutnya, Sekjen Cormann menuturkan bahwa rancangan peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis akan disiapkan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk dipertimbangkan oleh Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya