Mengenal Beras SPHP yang Diandalkan Pemerintah Atasi Kelangkaan dan Meroketnya Harga
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Di tengah polemik soal kelangkaan dan mahalnya harga beras, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, meminta masyarakat untuk beralih ke beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai alternatifnya. Sebab, Zulhas beralasan bahwa ketersediaan beras premium di pasaran, khususnya kemasan kecil, saat ini kondisinya sangat terbatas.
"Saya berharap masyarakat beralih ke SPHP. Karena kalau (beras) premium barangnya lagi naik, dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang diperlukan," kata Zulhas di Jakarta, dikutip Selasa, 20 Februari 2024.
Namun, apa sebenarnya beras SPHP yang dimasukkan oleh pemerintah ke dalam sebuah program, demi menekan harga beras di pasaran tersebut?
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog, merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan ke masyarakat.
Hal itu dilakukan melalui skema subsidi, dengan harga penjualan sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan yakni Rp 10.900 per kilogram.
Zulhas Ditemani Charly Bagi-bagi 500 Karung Beras Gratis ke Warga Lampung
- kementerian perdagangan
Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Sementara, sasaran penyaluran bantuan pangan beras ini akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.
Pada tahun 2023, Program SPHP Beras dinilai telah cukup efektif dalam meredam laju kenaikan harga beras. Hal itu seiring upaya lainnya yang juga digenjot oleh pemerintah, melalui penyaluran bantuan pangan beras. Kala itu, pemerintah dinilai cukup berhasil dalam menekan laju inflasi di angka 2,61 persen secara year-on-year (yoy).
Sementara untuk Program SPHP Beras tahun 2024, rencananya juga akan dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg. Yakni dengan harga zona 1 Rp 10.900 per kg, zona 2 Rp 11.500 per kg, dan zona 3 Rp 11.800 per kg.
Masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, Pemerintah Daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.
Beras SPHP dituding beras plastik
Dalam pelaksanaan Program SPHP Beras yang digenjot pemerintah guna menekan harga beras, nyatanya hal itu terlaksana bukan tanpa kendala. Bahkan, salah satunya yakni mengenai adanya tudingan, yang menyebut bahwa beras SPHP merupakan beras plastik.
Hal itu bermula dari sebuah video yang beredar di WhatsApp dan media sosial Facebook, berupa sebuah video dengan narasi yang mengatakan bahwa beras SPHP mengandung plastik. Video memperlihatkan kemasan beras tersebut, yang sebagian isinya sudah dimasak. Setelah matang, nasi tersebut dikepal menjadi bola kecil, dan dilempar ke keramik hingga memantul.
Padahal, beras program SPHP merupakan beras yang diimpor Bulog, dan telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dan tergolong aman dikonsumsi. Uji ulang di beberapa laboratorium juga menyatakan bahwa beras tersebut tidak mengandung plastik.
Bahkan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui website resminya juga telah menjelaskan, jika mereka pun telah menguji beras yang dianggap mengandung plastik tersebut. Sampel beras diambil dari Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) dan beras SPHP dari Kota Binjai, Sumut.
Pemkab Merangin gelar operasi pasar menyediakan beras dengan harga lebih murah (ilustrasi beras SPHP)
- Antara/HO-Pemkab Merangin
Bapanas pun akhirnya melakukan empat jenis uji laboratorium, untuk mengetahui kandungan beras tersebut. Antara lain yakni uji fisika, uji kimia, profil plastik, dan plasticizer. Hasil uji menyimpulkan kedua sampel tidak mengandung plastik.
"Jadi berdasarkan koordinasi bersama dinas pangan daerah, OKKPD, dan satgas pangan, hasil pengujian di laboratorium pangan terakreditasi menunjukkan bahwa beras yang diduga beras sintetis atau beras plastik tersebut hoax,” ujar Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, dalam keterangannya, dikutip Selasa, 20 Februari 2024.
“Sehingga kami bisa memastikan bahwa beras SPHP yang beredar di masyarakat itu aman dan tidak berdampak pada kesehatan," tambahnya.
