Jokowi Beri 3 Tugas Baru Buat Menko Luhut Sejak Awal 2024, Apa Saja?

Luhut dan Jokowi (VIVA)
Sumber :
  • vstory

Jakarta - Sejak awal tahun 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata telah memberikan sejumlah penugasan baru kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Jokowi Sebut Calon Kepala Daerah Menang PIlkada Bukan karena Endorse Dirinya: Saya Bisa Apa Sih

Luhut kembali dipercaya Jokowi untuk mengemban tiga tugas tambahan baru, diantaranya yakni:

1. Ketua Tim Pengarah Pengembangan Industri Gim

Pilkada 2024, Jokowi Ngaku Mengendorse 84 Paslon

Presiden Jokowi mengamanahkan Luhut untuk menjadi Ketua Tim Pengarah Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Beleid yang mendasarinya yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, yang diteken Jokowi pada 12 Februari 2024.

Di jabatannya tersebut, Luhut ditugaskan untuk membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Tujuannya untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi, mengarahkan langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan, serta menyusun strategi dan implementasi komunikasi publik secara komprehensif.

Jokowi Blak-blakan Mengaku Masih Simpan KTA PDIP

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Jokowi.

Photo :
  • Instagram @luhut.pandjaitan

Selain itu, jabatan tersebut juga menugaskan Luhut untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi mengenai perubahan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, dimana hasilnya nanti harus dilaporkan secara berkala kepada Presiden.

2. Koordinator Sistem Digital Pemerintah

Presiden Jokowi juga menugaskan Luhut untuk memimpin tim yang mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga (K/L), untuk masuk ke sistem digital. Program ini ditargetkan bisa selesai terbentuk pada sekitar Juli atau Agustus 2024 mendatang.

Aturan yang mendasarinya yakni Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dimana, pemerintah ingin membentuk Aplikasi Super Pelayanan Publik.

"Nah presiden minta ke saya untuk mengkoordinasikan K/L untuk segera masuk dalam sistem ini. Kita harap Juli atau Agustus 2024 Itu sudah selesai," kata Luhut dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, di awal Januari 2024 lalu.

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Photo :
  • Instagram @luhut.pandjaitan

Karenanya, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian PAN-RB juga sudah berkoordinasi, guna menjalankan misi tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan menggunakan Peruri sebagai pengelola aplikasi, seiring rencana restrukturisasi Peruri supaya bisa mengelola aplikasi digital.

3. Ketua Tim Pembangunan PLTN

Presiden Jokowi juga menugaskan Luhut sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), atau Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO).

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan draft struktur tim NEPIO. Dalam struktur tersebut, Menko Luhut akan bertindak sebagai Ketua Tim dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, akan menjadi Ketua Harian.

Djoko mengatakan, pihaknya juga telah berkirim surat ke Ketua dan Wakil Ketua DEN, yang dalam hal ini Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, untuk meminta arahan terkait pembentukan NEPIO dan pembangunan pembangkit nuklir tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya