Jokowi: Tidak Ada Hubungannya Bagi-bagi Bansos dengan Langka dan Mahalnya Beras
- Akun X @jokowi
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kelangkaan dan mahalnya harga beras bukan disebabkan adanya bagi-bagi bantuan sosial (bansos) jelang Pemilu 2024. Menurut dia, tidak ada hubungannya kegiatan pemerintah yang bagi-bagi bantuan pangan ke berbagai daerah dengan kelangkaan beras tersebut.
“Enggak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali,” kata Jokowi di Cipinang pada Kamis, 15 Februari 2024.
Presiden Jokowi menyerahkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM)
- Setpres
Justru, kata Jokowi, ini bisa mengendalikan karena suplainya lewat bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
“Justru itu menahan harga agar tidak naik. Kalau ndak, justru malah melompat. Ini rumus suplai dan demand. Suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga terkendali,” jelas dia.
Menurut dia, permasalahan adanya kelangkaan dan kenaikan harga beras disebabkan suplai dari hasil panen belum masuk. Selain itu, kata dia, pendistribusian mengalami hambatan karena adanya wilayah yang banjir seperti Demak, Jawa Tengah.
“Ya suplai, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi panen belum masuk pasar. Distribution juga terganggu di urusan banjir di Demak, Gerobokan, itu mempengaruhi. Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang,” ungkapnya.
Kemudian, Jokowi menyebut bahwa macetnya pendistribusian beras karena luasnya wilayah di Indonesia. “Ya ini negara besar, kita harus tau dan berpulau-pulau. Kalau distribusinya kadang terhambat, itu yang harus diselesaikan. Tapi kan itu tidak semuanya,” ucapnya.
Presiden Jokowi tinjau stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog, Bogor
Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan kepada jajaran Menteri dan Kepala Lembaga supaya menyalurkan segera apabila ada permintaan pasar dan daerah. “Pokoknya pasar minta berapa pun beri. Daerah minta berapa beri baik yang SPHP maupun yang komersial beri. Barangnya ada,” pungkasnya.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
