Bantah Tudingan Kebocoran Data Perbankan di NTB, OJK: Bukan Kami yang Mengeluarkan
- VIVA/Andry Daud
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) membantah tudingan soal adanya kebocoran data perbankan yang dilakukan oleh OJK.
Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy mengatakan, pihaknya juga meragukan data yang diklaim oleh salah seorang guru besar di salah satu kampus di Mataram, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai data yang berasal dari OJK.
"Itu bisa saya pastikan datanya bukan dipublikasikan oleh OJK," kata Rico dalam keterangannya, dikutip Jumat, 9 Februari 2024.
"Enggak ada yang tahu kan itu data benar apa enggak? Dia (guru besar) tidak memperlihatkan datanya kan? Hanya pihak OJK saja yang mengetahui kebenaran angkanya. Tapi sudah pasti bukan kami yang mengeluarkan," ujar Rico.
ilustrasi suku bunga bank
Sementara terkait dengan penggunaan dana Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), yang dinilai tidak sesuai dengan tempatnya alias untuk membiayai kampanye beberapa Caleg, Rico menegaskan bahwa pihak OJK NTB tidak ikut campur urusan politik.
"Apa yang ada di belakang ini kan kita tidak tahu. Kami tidak ingin ikut-ikutan dalam urusan politik," ujarnya.
Diketahui, sebelumnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Nusa Tenggara Barat (KAMMI NTB), menyayangkan soal adanya dugaan bahwa OJK NTB telah membocorkan data perbankan ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar mengatakan, selain itu ada pula dugaan penggunaan dana Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), yang tidak diperuntukan pada tempatnya. Dana tersebut seharusnya ada pada OJK NTB untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB, agar tidak mudah terjerat pinjaman online atau investasi bodong lainnya. Namun, dana tersebut diduga diperuntukan untuk memenangkan beberapa calon legislatif di NTB.
Amri mengaku amat menyayangkan bocornya data perbankan yang diduga bersumber dari OJK NTB tersebut, dan penggunaan dana FKIJK yang tidak pada tempatnya.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi demokrasi kita hari ini, banyak lembaga negara hari ini yang terindikasi tidak netral didalam pelaksanaan Pemilu 2024 di mana hal - hal semacam ini dapat mereduksi dan merusak kualitas demokrasi kita,” kata Amri.
Rumor soal OJK NTB terlibat pengalokasian dana FKIJK ini sebelumnya juga sudah santer beredar. Bahkan, kebocoran data perbankan itu pun kabarnya sudah lama beredar. Seorang guru besar di salah satu kampus di Mataram melaporkan salah satu perbankan, dengan mengklaim memegang data yang bersumber dari OJK.
