Jokowi Minta Badan Usaha OIKN Gandeng INA untuk Tarik Investor Asing
- Setkab
Jakarta - Direktur Utama Badan Usaha Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara, Boyke Soebroto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar menggandeng Indonesia Investment Authority (INA) untuk menarik investor asing ke IKN Nusantara.
“Arahan Bapak Presiden itu kami diminta berkolaborasi dengan INA. Karena INA saat ini sepertinya sangat dipercaya oleh investor asing. Ini dalam rangka untuk investor asing setelah investor dalam negeri,” kata Boyke di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 5 Februari 2024.
IKN Nusantara.
- VIVA.co.id/Arianti Widya
Sebagai master developer, kata dia, tentu harus menyiapkan prasaran dan sarananya, termasuk lahan atau tanah supaya para investor bisa masuk ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Secara teknis akan dibicarakan lebih lanjut dengan INA, dan mekanisme bagaimana itu akan B to B lah. apakah antar investor asingnya bagaimana, kerja sama kami dengan INA bagaimana,” ujarnya.
Sebetulnya, kata dia, peta KIPP IKN sudah sampai detail desainnya. Jika perusahaan asing itu akan masuk fiks, lanjut dia, Badan Usaha Otorita IKN tinggal menentukan di lahan mana dan apa yang akan dibangun.
“Karena di KIPP seluas 6 ribuan sekian hektar itu itu sudah jelas, bukan tanah hamparan yang tidak terzonalisasi, tapi per-sealnya sudah jelas,” ungkapnya.
Untuk itu, Boyke mengatakan format kerja sama akan dibuat oleh Badan Usaha Otorita IKN bersama INA supaya investor percaya dan berminat berinvestasi di IKN Nusantara.
“Saya akan membicarakan teknis B to B dengan INA, nanti dalam waktu singkat format akan kami jadikan platform kerja sama, terus akan kami bicarakan dengan potential investor yang sudah menawarkan keinginannya untuk investasi. Karena itu, format harus dibuat antara INA dengan kita. Kemudian INA mengemas bagaimana asing percaya dengan format itu,” tutupnya.
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
