Gibran Janjikan UMKM Indonesia Lebih Baik dari China
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Tangerang Selatan – Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming menjanjikan kebijakan pemerintahannya jika terpilih, bakal membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produk Tiongkok atau China. Baik dari segi kualitas maupun harga yang terjangkau.
"Kita enggak ingin juga di platform-platform e-Commerce tuh ada barang barang dari Tiongkok yang mungkin harganya seperempat atau setengah dari produk-produk kita," kata Gibran saat diskusi bersama pengusaha dan komunitas anak muda bertajuk "Bincang Ekonomi Kota Kreatif" di Tangerang Selatan, Sabtu, 3 Februari 2024.
Gibran menjelaskan, salah satu upaya memajukan UMKM adalah dengan menerapkan konsep digitalisasi kepada seluruh pedagang. Hal ini, kata dia, bisa dengan cara memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM untuk beralih ke konsep digital.
Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran dan istrinya, Selvi Ananda di Pasar Modern BSD
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
Menurut Gibran, pemerintah memiliki peran untuk memberikan wadah pelatihan tersebut. Tak hanya itu, putra sulung Presiden Jokowi ini menekankan pentingnya memberikan pelatihan untuk pembukuan keuangan hingga perbantuan pencarian modal.
Khusus untuk kalangan pengusaha anak muda, Gibran memastikan pemerintah akan memberikan kemudahan dalam membangun bisnis rintisan atau startup business.
Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat sarapan soto di Pasar Modern BSD
- VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)
"Mereka, anak muda, pengen Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) dihidupkan, permodalan perizinan dimudahkan. Jadi, banyak masukan dari anak muda dan saya yakin di sini banyak ide usaha liar yang lain," ujarnya.
Dengan begitu, Gibran meyakini produk yang dihasilkan para pelaku UMKM Indonesia bisa bersaing dengan produk asing.
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
