OJK Ingatkan Masyarakat Agar Tak Mudah Tergiur Tawaran Investasi Libatkan Public Figure-Pejabat

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Frederica Widyasari Dewi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap investasi yang melibatkan public figure dan pejabat.

BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 Melalui BRImo

Kiki begitu panggilan akrabnya mengatakan, hal itu dikarenakan seringkali aktivitas itu merupakan investasi ilegal.

"Terus kadang make public figure, kita melihat masyarakat 'enggak kok bapak pejabat itu juga masuk' itu tidak menjadi patokan," ujar Kiki dalam media briefing, Kamis, 1 Februari 2024.

Teknologi Asal Denmark Kini Dorong Produksi Lokal dengan Meningkatkan Pabrik di Jakarta 

Ilustrasi investasi bodong.

Photo :
  • DJKN/Kemenkeu.

Kiki menjelaskan, hingga saat ini banyak masyarakat yang tertipu dengan skema-skema investasi ilegal. Bahkan, banyak dari masyarakat yang melakukan investasi bukan menggunakan uangnya sendiri.

Industri Kripto Bersiap Diatur OJK, Pelaku Usaha Tak Perlu Urus Ulang Perizinan

"Mereka (masyarakat) mengajukan pinjaman ke perusahaan formal yang ada izinnya. Jadi ini bisa menjadi rentetan yang juga harus kita waspadai, makanya kita juga harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, supaya masyarakat enggak terjerat," jelasnya.

Adapun berdasarkan data paparannya, Satgas Pasti sejak 2022 hingga saat ini, telah melakukan penanganan dan penghentian kasus ilegal di 146 entitas.

Kemudian penanganan dan penghentian pinjaman online (pinjol) ilegal di 2.946 entitas. Serta beberapa kasus lainnya yakni Evotrade, RoyalQ Indonesia, Binomo, Olymptrade, Quotex, hingga Jombigo.

Hanif Dhakiri

Komisi XI DPR Desak Apple Tanggung Jawab Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri meminta pertanggungjawaban atas ketimpangan investasi kontribusi Apple pada perekonomian Indonesia. Ada beberapa tuntutan

img_title
VIVA.co.id
16 November 2024