Bahlil Minta Kebijakan Hilirisasi Tak Dihentikan Siapa Pun Menteri Investasinya
- Dok. Istimewa
Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menggaungkan hilirisasi demi memperluas program hilirisasi pemerintah. Hilirisasi tersebut terutama mempertimbangkan cadangan berlimpah nikel dan timah, serta potensi besar energi baru dan terbarukan Indonesia.
Atas gagasan Gibran tersebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun angkat bicara. Dia menyampaikan paparan realisasi investasi progresif selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahlil mengatakan kebijakan itu harus terus dijalankan setelah dirinya selesai menjabat.
Reorganisasi antara MIND ID dan INALUM akan mengakselerasi program hilirisasi
- INALUM
Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di The Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place, Jakarta.
Bahlil mulanya menyampaikan realisasi investasi bidang hilirisasi di tahun 2023. Dia mengatakan total realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp 375,4 triliun. Menurutnya, angka ini merupakan 26,5% dari total realisasi investasi periode Januari-Desember 2023.
"Bapak Ibu semua, hilirisasi ini dalam periode 2023, itu kurang lebih sekitar 26,5% dari total realisasi investasi kita Rp 1,417 triliun," kata Bahlil, dikutip Kamis, 1 Februari 2024.
Bahlil menegaskan realisasi investasi di bidang hilirisasi harus terus ditingkatkan hingga periode pemerintahan selanjutnya.
"Dan idealnya harusnya ke depan, minimum harus 45%. Jadi kami harus mencari target penambahan 19%," katanya.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Dengan demikian, dia meminta menteri investasi yang selanjutnya agar tetap melanjutkan kebijakan ini. Dia mengingatkan jangan sampai hilirisasi dibubarkan.
"Jadi besok siapa pun yang menjadi Menteri Investasi maka tugas dia adalah melanjutkan dari 26% menjadi 45%. Bukan mengaburkan atau membubarkan hilirisasinya. Karena kalau tidak, ini berbahaya," kata dia.
Bahlil Ungkap Dirjen Gakkum ESDM Bakal Dijabat Unsur TNI, Polri, atau Jaksa
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengaku, pihaknya memiliki cara tersendiri dalam menangani dan mempercepat penyelesaian permasalahan di sektor ESDM.
