Sri Mulyani Waspadai Sederet Masalah yang Berdampak ke Ekonomi RI
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai situasi ekonomi global pada 2024 masih ada dalam ketidakpastian. Beberapa hal ditekankannya perlu diwaspadai.
"Memasuki tahun 2024, berbagai risiko global perlu dicermati, seperti pelemahan ekonomi di sejumlah negara utama, meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi global, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.
Pertumbuhan ekonomi global
Dia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2024 juga akan melambat. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian pasar keuangan, di tengah divergensi antar negara yang semakin melebar.
Sri Mulyani menuturkan, berdasarkan laporan Bank Dunia pertumbuhan ekonomi dunia pada pada 2024 akan melambat. Ekonomi dunia 2024 diperkirakan akan ada 2,4 persen dari tahun 2023 yang sebesar 2,6 persen, dan 2022 yang sebesar 3 persen.
"Jadi situasi menurut Bank Dunia, 2023 lebih melemah dari tahun 2022, dan 2024 lebih dari tahun 2023," terangnya
Bendahara Negara ini menuturkan, pada 2023 ekonomi AS tumbuh kuat. Namun, adanya beban pembayaran bunga utang dan rasio utang Pemerintah AS, kedepannya akan menjadi risiko.
Sedangkan untuk perekonomian Eropa pada 2024 masih melemah, demikian juga ekonomi China yang diprediksi mengalami perlambatan. Hal ini salah satunya karena adanya krisis properti.
"Di Tiongkok ekonomi cenderung melambat akibat masih berlanjutnya krisis sektor properti. Seperti diketahui pengadilan Hongkong juga menyampaikan salah satu perusahaan properti terbesar di Tiongkok mengalami kebangkrutan," imbuhnya.
Sementara untuk Indonesia terang Sri Mulyani, ekonomi Indonesia di tengah kondisi tersebut masih tetap resilient. Hal ini ditopang masih kuatnya permintaan domestik.
"Ekonomi domestik sampai dengan kuartal III-2023 tumbuh 5,05 persen ytd, terutama ditopang konsumsi dan investasi. Aktivitas konsumsi yang masih kuat didukung inflasi yang terkendali, menurunnya tingkat pengangguran, serta peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat," imbuhnya.
Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Dipastikan Terjaga PPN Jadi 12 Persen, Sistem Perpajakan Makin Kuat
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 mendapat sorotan dari masyarakat.
