Sri Mulyani Bakal Otak-Atik APBN Buat Bansos Awal Tahun 2024
- Instagram @smindrawati
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati bakal mengotak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dilakukan untuk penyaluran bantuan di awal tahun 2024 ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, sebagian anggaran bansos ini dananya memang sudah ada di dalam APBN. Namun, untuk memenuhi anggaran itu harus dilakukan beberapa perubahan pos anggaran atau realokasi.
“(Sumber dana bansos) sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global. Nah ini tentunya kita akan carikan,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin, 29 Januari 2024.
Adapun beberapa bantuan ini di antaranya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 200 ribu selama tiga bulan untuk Januari-Maret 2024, kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Serta dilanjutkannya penyaluran Bantuan Pangan Beras (BPB) hingga Juni 2024, kepada 22 juta penerima yang masing-masing diberikan sebesar 10 kilogram.
KPM di Daerah Bandung Mulai Terima Bansos PKH dan Sembako Triwulan Ke-4 di Kanto
- Istimewa
Febrio menambahkan, anggaran dalam APBN memang bersifat fleksibel. Hal ini untuk meredam shock absorber perekonomian.
"Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global APBN-nya bisa tetap siap," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 11,25 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.
- M Yudha P / VIVA.co.id
"Kalau untuk tiga bulan itu (anggarannya) Rp 11,25 triliun untuk 18 juta KPM, Januari, Februari, sampai Maret," kata dia.
Sri Mulyani menjelaskan, BLT itu akan disalurkan sekaligus di Februari 2024 sebesar Rp 600 ribu. Artinya, setiap bulan KPM menerima Rp 200 ribu.
"Ini sudah hampir selesai (Januari) tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA-nya, dan penggunaan data-nya dan appointment terhadap cost. BLT diberikan tiga bulan sekaligus (di Februari), nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos," jelasnya.
