Terkendala Konflik, BP Batam: Realisasi Investasi Rempang Eco-city Tidak Boleh Lewat dari 2024
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta – Akibat konflik yang terjadi di Rempang pada September 2023 lalu, realisasi investasi di proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-city pun mundur dari target. Hal itu diungkapkan oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Anggota Bidang Pengembangan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad menjelaskan, tadinya rencana awal realisasi investasi tahap I itu akan dilakukan pada sekitar bulan Januari 2024.
"Tapi karena ada resistensi atau konflik di awal, maka hal itu membuat dia delay," kata Sudirman dalam konferensi pers di Ombudsman RI, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.
Tahap Awal Xinyi Bakal Investasi Rp 175 Triliun
Bentrok aparat vs warga di Pulau Rempang
- Dok. Istimewa
Total investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City tersebut diketahui mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Pada tahap pengembangan awal, investor dikabarkan akan menggelontorkan investasi mencapai sekitar Rp 175 triliun. Salah satu investor di Pulau Rempang itu antara lain yakni Xinyi, yang merupakan sebuah perusahaan produsen kaca asal China.
Karenanya, Sudirman menegaskan bahwa pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hanya memiliki waktu sekitar 6 bulan saja untuk melakukan proses negosiasi dengan warga. Tujuannya tak lain adalah supaya realisasi investasi bisa tetap dilaksanakan di tahun 2024 ini.
"Karena ini kebijakan pemerintah, ini PSN, dan harus mulai ada realisasi di 2024, tidak boleh ada delay lewat dari 2024," ujar Sudirman.
Namun di sisi lain, Sudirman menegaskan bahwa realisasi investasi di Pulau Rempang itu sebenarnya tidak boleh dipaksakan. Sebab, rencana pengembangan Rempang Eco-City itu memang sangat luas, mencakup wilayah dengan luas kurang lebih hingga 17.600 hektare.
Antara lain yakni terdiri dari 17 ribu di Pulau Rempang, 300 hektare di Pulau Setokok, dan 300 hektare lagi di Pulau Galang. Kemudian untuk pembangunan tahap I, rencananya akan dilakukan di lahan seluas 2.370 hektare. Sudirman menegaskan, walaupun sempat terjadi konflik, namun dipastikan bahwa tidak ada pengurangan komitmen awal untuk besaran investasi di tahap pertama tersebut.
"Sejauh ini belum ada pemberitahuan ke BP Batam, dia mundur atau tidak. Artinya, asumsi kami tetap (investasi) akan lanjut," ujarnya.
