Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di DKI Naik, Harga BBM Bakal Melambung?

SPBU Pertamina, BBM
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana, isinya antara lain juga turut membahas soal kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pemprov Jakarta Catat Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 Capai Rp44,46 Triliun

PBBKB merupakan pajak yang dipungut Pemprov DKI, atas penggunaan bahan bakar kendaraan. Objek PBBKB sendiri merupakan penyerahan bahan bakar dari penyalur kepada konsumen.

Dalam pasal 23 Perda No. 1/2024 tersebut, dasar pengenaan PBBKB yakni berdasarkan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn).

DJP Ungkap 366 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK ke NPWP

Sementara pada pasal 24 dijelaskan bahwa tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 persen, atau naik dari PBBKB sebelumnya yang ditetapkan hanya sebesar 5 persen.

Sementara tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum, ditetapkan sebesar 50 persen dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Beli Barang Terlanjur Kena PPN 12 Persen, Begini Cara Pengembalian Dananya

"Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24," demikian sebagaimana dikutip dari Pasal 25 Perda No. 1/2024, Senin, 29 Januari 2024.

SPBU Pertamina, ilustrasi harga BBM

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Sebelumnya, kenaikan PBBKB diketahui akan berpengaruh ke harga BBM non-subsidi di DKI Jakarta. Karena, pajak tersebut merupakan salah satu komponen pembentuk dari harga jual eceran BBM non-subsidi. Apabila terjadi kenaikan pajak yang cukup signifikan, maka biasanya akan berdampak pula terhadap harga jual eceran BBM non-subsidi.

Pengaruh pajak tersebut terhadap harga BBM non-subsidi itu sendiri, bisa terlihat dari adanya perbedaan harga jual BBM di sejumlah daerah.

[dok. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bersama BPH Migas dan para stakeholder terkait sektor ESDM, dalam konferensi pers Penutupan Posko Nataru 2024-2025 sektor ESDM di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Januari 2025]

Posko Nataru Sektor ESDM Dinilai Sukses, Bahlil Tugaskan Tim yang Sama Urus Posko Ramadan-Idul Fitri 2025

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, resmi menutup posko Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025 untuk sektor ESDM.

img_title
VIVA.co.id
7 Januari 2025