Realisasi Dana Peremajaan Sawit Rakyat 2023 Hanya Rp 1,5 Triliun dari Total Rp 6 Triliun
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Medan – Realisasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah. Untuk tahun 2023 lalu tercatat, realisasi PSR hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan oleh pemerintah Indonesia sekitar Rp 6 triliun.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat kegiatan penyerahan bantuan dana PSR di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat, 26 Januari 2024.
Untuk itu, Airlangga mendengarkan keluhan para petani di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) terkait kendala apa yang dihadapi para petani sawit rakyat tersebut.
"Jadi saya datang ke sini, untuk menyerahkan secara simbolis penyerahan dana daripada BPDPKS untuk replanting. Besarnya dana dari BPDPKS ini adalah Rp 30 juta per hektare. Ini untuk tahun pertama," ucap Ailangga kepada wartawan dikutip Sabtu, 27 Januari 2024.
Lahan peremajaan sawit atau replanting.
Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya.
Lebih lanjut, dikatakan Airlangga, bahwa BPDPKS sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan per tahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan Rp 6 triliun.
"Dan tahun (2023) kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu, menjadi yang utama. Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya," sebutnya.
Pemerintah sendiri, katanya, sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan di mana keterlanjuran ini agar bisa diselesaikan.
"Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," sebutnya.
Di Sumut sendiri, bank yang bisa menjembatani KUR. Beberapa di antaranya adalah Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini. Sementara secara nasional kata Airlangga anggaran KUR yang disediakan Rp280 triliun.
"Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," sebutnya.
Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menyampaikan bahwa yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat.
"Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa ia salah satu penerima dana program PSR tahun 2021. Luas lahan yang disetujui 543 hektare. "Kami terima kasih atas bantuan Menko Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan juga dapat membantu kami," katanya.
