Kembali ke Aturan Lama, Luhut Pastikan Pajak Hiburan 40 Persen Batal Diberlakukan
- Antara.
Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan, aturan pengenaan pajak hiburan 40-75 persen bagi para pelaku usaha jasa hiburan, tidak jadi diberlakukan.
Dia menegaskan bahwa aturan terkait hal tersebut akan kembali ke regulasi yang lama, yakni Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sebagai acuannya.
"Kembali ke yang lama. Karena kan kasihan nanti bisa tutup semua lapangan kerja 20 juta orang itu. Kan enggak benar kalau begitu," kata Luhut saat ditemui di kantornya, Jumat, 26 Januari 2024.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
- Instagram @luhut.pandjaitan
Undang-undang PDRD diketahui merupakan aturan yang berlaku, sebelum UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) disepakati oleh DPR dan pemerintah.
Dengan kondisi bahwa saat ini UU HKPD sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Luhut pun menegaskan bahwa pihaknya akan menghargai proses hukum yang sedang berjalan di MK tersebut.
"Mereka yang maju (menggugat) ke MK itu, biarin lah. Kan semua punya hak maju ke MK kalau masalah judicial review, jadi jangan dibilang melanggar konstitusi atau UU," ujarnya.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Bali
- ANTARA
Dia pun memastikan bahwa gugatan judicial review ke MK itu merupakan prosedur normatif, dan bukannya merupakan sebuah pelanggaran. "Enggak melanggar, itu prosedur yang dibuat untuk men-challenge UU yang ada," kata Luhut.
Terlebih, lanjut Luhut, ada pula Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada seluruh bupati/wali kota terkait, dengan petunjuk pelaksanaan atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan sesuai dengan ketentuan.
"Nah itu edaran mendagri itu yang disampaikan sehingga pemda itu bisa melakukan langkah-langkah," ujarnya.
DPRD Jakarta Wacanakan Pungut Pajak di Kantin Sekolah
DPRD Jakarta, mewacanakan akan menarik pajak di kantin sekolah, yang berada di Jakarta. Dewan menilai, kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
