Sandiaga Ungkap Biang Kerok Mahalnya Harga Tiket Pesawat Domestik

Menparekraf Sandiaga Uno
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno membeberkan, penyebab masih mahalnya harga tiket pesawat domestik. Bahkan harga tiket pesawat saat ini lebih tinggi, dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19.

Libur Nataru, Bali dan Surabaya Dominasi Penerbangan Terpadat di Bandara Soetta

Sandiaga mengatakan, mahalnya harga tiket pesawat domestik saat ini sudah diidentifikasi oleh pihaknya. Hal ini disampaikan Sandi dalam The Weekly Brief With Sandi Uno (WBSU).

"Yes (sudah diidentifikasi), sudah kita antisipasi," ujar Sandiaga Senin, 22 Januari 2024.

Sandiaga Uno

Photo :
  • tvOne/ Didiet Cordiaz
Pemerintah Malaysia Setujui Lanjutkan Pencarian Pesawat MH370, Ini Respons Keluarga Korban

Sandiaga Uno

Photo :
Sandiaga menjelaskan, biang kerok mahalnya harga tiket pertama karena jumlahnya pesawat. Kedua minimnya jumlah
Malaysia Lanjutkan Pencarian Pesawat MH370
penerbangan, serta sedikitnya ketersediaan kursi.

"Dan ini berkontribusi, di samping itu juga biaya bahan bakar dan beberapa biaya penunjang lainnya," jelasnya.

Menurutnya, kenaikan harga tiket pesawat domestik ini sangat tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Di mana rute penerbangan termahal ke Indonesia Timur dan sebagian destinasi wisata, salah satunya Sumba, NTT.

Ilustrasi harga tiket pesawat pendorong inflasi.

Photo :
  • Viva.co.id/ Sherly (Tangerang)

"Sumba mahal, dari Bali ke Sumba penerbangan cuman sebentar pakai bolang aling harganya luar biasa, ini salah satu yang dikeluhkan (masyarakat)," ucapnya.

Sandiaga mengakui, mahal harga tiket itu berdampak negatif terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, pihaknya tengah melakukan berbagai cara untuk menekan harga tiket pesawat.  

"Tentunya negatif, kita ingin lebih terjangkau dan lebih banyak opsi penerbangan ke destias iwisata. Cara mengatasinya, tentunya dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, juga dengan maskapai penerbangan, dan beberapa kebijakan insetif oleh pemerintah daerah," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya