Jokowi Pastikan 110 Juta Sertifikat Tanah Sudah Dipegang Rakyat hingga Akhir 2023
- ANTARA FOTO/Wira Suryantala
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, masalah yang dihadapinya saat awal menjabat sebagai orang nomor satu di RI. Masalah itu terkait lambatnya pembagian sertifikat tanah.
Jokowi mengatakan, di 2015 seharusnya sebanyak 126 juta sertifikat harus sudah dipegang masyarakat. Namun, masyarakat yang memiliki sertifikat hanya sebanyak 46 juta.
"Artinya ada 80 juta masyarakat yang memiliki lahan tanah tapi tidak pegang sertifikat. Yang terjadi apa? Sengketa di mana-mana, konflik tanah di mana-mana," ujar Jokowi lewat Youtube Sekretariat Presiden Senin, 22 Januari 2024.
Presiden Joko Widodo berpidato saat Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi mengatakan, pada 2015 saat dia mengecek ke Kementerian ATR/BPN, tanah yang bisa diselesaikan sertifikatnya sangat minim. Dari total kekurangan 80 juta sertifikat, hanya bisa diselesaikan 500 ribu sertifikat setiap tahunnya.
"Saya cek BPN setahun berapa bisa bikin? Kurangnya kan 80 juta. Ternyata setahun cuma 500 ribu sertifikat. Artinya bapak ibu kedah nenggo, harus nunggu 160 tahun, target 80 juta, setahun 500 ribu, 160 tahun bapak ibu baru terima sertifikat ini," jelasnya.
Presiden Joko Widodo (tengah) berdialog dengan penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Banjarsari, Garut, Jawa Barat
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Sejak saat itu jelas Jokowi, dia memerintahkan kepada Menteri ATR/BPN untuk mempercepat sertifikasi lahan masyarakat.
"Saya minta saat itu melompat jadi 5 juta, 7 jt, 10 jt. Dan saat ini sudah selesai sampai akhir 2023 110 juta sertifikat sudah selesai. Cek, saya cek tiap minggu, tiap bulan, berapa keluarnya," imbuhnya.
Rosan Roeslani Pastikan GSN Tidak Pakai Uang APBN dan APBD
Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Rosan Roeslani memastikan bahwa kegiatan organisasi yang dipimpinnya tidak akan menggunakan APBN ataupun APBD.
