Catat! Ini Hari Terlarang Bagi Debt Collector Tagih Utang, Gak Boleh Ngancam

Ilustrasi pengemudi mobil dicegat dept collector.
Sumber :
  • Instagram @banten.lawyer.club

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan terbaru soal mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan, termasuk aturan penagihan perihal cara hingga waktu penagihan oleh debt collector.

Melalui unggahan di akun Instagram @ojkindonesia, beleid yang mendasari aturan tersebut adalah Peraturan OJK Nomor 22 tahun 2023, yang menggantikan POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Sejumlah aturan terbaru penagihan kredit itu, pertama yakni bahwa pihak penagih (debt collector) tidak boleh menggunakan cara penagihan dengan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen.

Kantor OJK Tasikmalaya.

Photo :
  • tvOne/Denden Ahdani

"Contoh, menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen," dikutip Jumat, 19 Januari 2024.

Kemudian aturan kedua, penagih tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Ketiga, pihak penagih tidak boleh menagih kepada pihak selain konsumen.

"Tidak boleh menagih secara terus menerus yang bersifat mengganggu," tulis pihak OJK.

Ilustrasi utang.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Genjot Inovasi Bagi Konsumen, Unilever Indonesia Fokus 3 Hal Ini

Kemudian yang kelima, penagihan hanya boleh dilakukan di tempat alamat domisili konsumen. Keenam, penagihan hanya boleh dilakukan dari hari Senin sampai dengan Sabtu, di luar hari libur nasional, dari pukul 08.00 pagi hingga 20.00 malam waktu setempat.

"Untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen dan pada waktu yang diatur di atas, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu," ujarnya.

Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan
Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK, Novira Indrianingrum

OJK Ungkap Peringkat Corporate Governance RI di Asean Masih Posisi 5

OJK mengungkapkan penilaian standar penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip corporate governance Indonesia berada di peringkat kelima di ASEAN.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024