Sri Mulyani Diisukan Mundur dari Menkeu, Kemenkeu Buka Suara
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai isu mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri keuangan (menkeu). Ini menyusul pernyataan kontroversial Ekonom Indef Faisal Basri yang menyebut bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro membantah kabar yang menyebutkan bahwa Sri Mulyani akan mundur. Dia menegaskan Sri Mulyani masih menjalankan tugasnya untuk menjaga keuangan negara.
"Menteri Sri Mulyani tetap menjalani tugas menjaga keuangan negara secara profesional dan bertanggung jawab, sesuai tata kelola yang baik dan sesuai peraturan perundangan," tegas Deni saat dihubungi VIVA, Jumat, 19 Januari 2024.
Deni mengatakan, sekembalinya dari Davos, Swiss Sri Mulyani hari ini langsung menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi dan menteri lainnya.
"Sekembalinya Menkeu dari Davos, hari ini menghadiri tiga rapat internal bersama Presiden dan jajaran kabinet di Istana Merdeka," jelasnya.
Sebelumnya, Ekonom Senior Indef, Faisal Basri mengajak segenap kalangan untuk membujuk sejumlah menteri agar mundur dari kabinet Jokowi. Bujukan ini disuarakannya, karena pemerintahan Jokowi sangat terkesan berpihak kepada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Faisal bahkan menyebut, sudah ada nama-nama menteri yang sudah siap mundur. Salah satu menteri yang sudah paling siap mundur menurutnya adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
"Ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya akan dahsyat," kata Faisal dalam forum Political-Economic Outlook 2024, dikutip Kamis, 18 Januari 2024.
"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," katanya.
Faisal mengatakan, dari semua kegagalan pemerintahan Jokowi yang tidak bisa disebutkannya satu persatu, mundurnya sejumlah menteri sebagai sikap kecewa pada kesewenangan pemerintahan Jokowi.
"Itu akan mendelegitimasi Jokowi, dan delegitimasinya itu akan berpengaruh negatif terhadap Prabowo dan Gibran," kata Faisal.