Menteri ESDM Siapkan Rp 186,9 Triliun Buat Subsidi Energi 2024, Begini Rinciannya
- VIVA/Anisa Aulia
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif melaporkan, realisasi subsidi energi pada tahun 2023 mencapai Rp 159,6 triliun. Di mana Rp 95,6 triliun untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG), serta Rp 64 triliun untuk subsidi listrik.
Karena itu, demi melihat terus meningkatnya tren kenaikan subsidi energi di Tanah Air, Arifin mengatakan bahwa di tahun 2024 Kementerian ESDM telah menargetkan subsidi energi hingga sebesar Rp 186,9 triliun di tahun 2024.
"Kemudian di 2024 total subsidinya ini sebesar Rp 186,9 triliun," kata Arifin dalam konferensi pers 'Capaian Kinerja Sektor ESDM 2023 dan Program Kerja 2024' di kantornya, Senin, 15 Januari 2024.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.
- VIVA.co.id/Yudha Prasetya
Dia merinci, target subsidi sebesar Rp 186,9 triliun di 2024 itu bakal dialokasikan untuk BBM dan LPG sebesar Rp 113,3 triliun, dan untuk subsidi listrik sebesar Rp 73,6 triliun. Angka itu diakui Arifin telah diperhitungkan, dengan mengantisipasi harga bahan baku minyak mentah serta demand yang juga meningkat.
Karenanya, Arifin menegaskan bahwa harus ada upaya dari semua pihak, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah, untuk mengoptimalkan subsidi energi supaya diterima dengan baik oleh masyarakat. Tentunya hal itu juga harus dilakukan dengan penyaluran yang efisien, sehingga tidak melebihi target yang ditetapkan.
"Kita berharap juga adanya perubahan-perubahan keadaan di global, yang memang bisa memberikan dampak positif yang bagus untuk penghematan subsidi kita di dalam negeri," ujarnya.
Pertamina menjaga pasokan energi memenuhi kebutuhan BBM dan LPG bersubsidi
- Pertamina
Arifin menambahkan, Kementerian ESDM juga tengah berupaya menekan subsidi energi, supaya bisa lebih rendah dari yang ditargetkan. Karena, sebenarnya masih banyak sektor yang juga membutuhkan alokasi dana subsidi energi tersebut.
"Intinya, bagaimana kita bisa mengefesiensikan subsidi energi tanpa mengurangi kebutuhan, itu harus dari semua pihak berpartisipasi. Nah, ini perlu masyarakat juga untuk bisa membantu. Kan lebih bagus kita hemat biaya subsidinya, dan bisa dimanfaatkan untuk sektor lain yang masih membutuhkan," kata Arifin.
"Sehingga ke depannya, hanya masyarakat yang berhak lah yang bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah. Inilah yang memang kita harus lakukan dan harus kita selesaikan ke depan. Tapi memang konsistensi program ini juga harus bisa dilanjutkan," ujarnya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
