Tony Wenas Tanya Sikap Ganjar soal Pengusaha Nakal Tak Bayar Pajak, Begini Jawabannya
- VIVA/Anisa Aulia/tangkapan layar.
Jakarta – Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Tony Wenas bertanya kepada calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengenai strateginya untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak atau tax ratio jika terpilih sebagai presiden selanjutnya.
Tony membeberkan bahwa ada persaingan yang tidak sehat antara para pengusaha yang patuh membayar pajak dan yang tidak patuh.
"Saat ini jumlah wajib pajak baru belum mengalami peningkatan yang signifikan, dan di sisi lain wajib pajak yang eksisting (saat ini) masih belum optimal pembayarannya. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kondisi persaingan usaha, di mana pelaku usaha yang taat membayar pajak harus bersaing dengan pelaku usaha yang tidak taat bayar pajak," ujar Tony kepada Ganjar dalam acara Dialog Capres bersama Kadin Kamis, 11 Januari 2024.
Menurutnya, dengan adanya pelaku usaha yang tidak patuh membayar pajak itu, tentu akan membuat cost atau biaya pengusaha yang taat bayar menjadi lebih tinggi.
"Sehingga cost yang taat akan lebih tinggi daripada yang tidak taat, dan ini tentu saja menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Bagaimana strategi Bapak untuk dapat meningkatkan tax ratio Indonesia," tanyanya.
Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo
- VIVA/Anisa Aulia/tangkapan layar.
Menjawab hal itu, Ganjar mengatakan bahwa perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Menurutnya dengan intensifikasi atau optimalisasi penerimaan pajak dari subjek dan objek pajak akan meningkatkan tax ratio.
"Sebenarnya sudah terjawab sama Pak Wenas, ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi itu optimalisasi bukan memeras beda loh," ujar Ganjar.
Ganjar mengatakan, dia juga sudah berkonsultasi dengan konsultan pajak. Hasilnya, sudah mendapati formula untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak.
Ganjar mengatakan, sudah ada sistem yang bisa melacak masyarakat apakah sudah membayar pajak atau belum. Dia pun memastikan, nama Bos Freeport Indonesia itu aman dari wajib pajak nakal tersebut.
"Saya senang dengan pertanyaan ini karena kami konsultasi dengan konsultan pajak, kami komunikasi dengan kawan-kawan saya di Kemenkeu di Direktorat Jenderal Pajak, dan saya komunikasikan dengan pengusaha. Detailnya enggak bisa saya bacakan," ujarnya.
"Saya sudah punya Pak Wanes, Bapak jangan khawatir nama Bapak aman. Saya punya formula itu Pak yang bisa kita optimalkan range ini," terangnya.
Sedangkan melalui ekstensifikasi, dia mengatakan bahwa akan melakukan dialog terhadap wajib pajak. Ekstensifikasi sendiri merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum bisa mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP.
"Lalu ekstensifikasi, ini Pak segini, Pak gede banget ini Pak sebenarnya. Bapak bisa ajak dialog, jangan diancam deh Pak. Mereka punya semangat berusaha," terangnya.
Selain itu terang Ganjar, penegakan hukum di bidang perpajakan perlu diperhatikan. Bahkan, dia menyorot soal mantan pejabat pajak Rafael Alun yang tersandung kasus tindak pidana korupsi.
"Satu pak, penegakan hukum Pak, lagi-lagi kalau itu sudah begitu terus kemudian kemarin ada cerita permainan di pajak, cerita moge, cerita yang enggak enak itu kan distrust itu masyarakat. Dan ini musti dibersihkan," imbuhnya.
PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang
Ketua Umum Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) minta Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang rencana kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) hingga 12 persen.
