Bos Bulog Ungkap Alasan Harga Beras Belum Bisa Turun
- Antara/Yudi Mahatma
Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui bahwa sampai saat ini harga beras masih terbilang cukup tinggi. Meskipun, cukup berhasil menjaga inflasi pada 2023 melalui sejumlah strategi seperti Program Bantuan Pangan Beras.
Dia menjelaskan, di satu sisi penyaluran bantuan pangan beras di 2023 yang dilakukan dalam dua tahap kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), telah terbukti berhasil menjaga inflasi. Meskipun, nyatanya hal itu belum mampu menurunkan harga beras itu sendiri.
"Harus diakui, bantuan pangan dan SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pasar) belum berhasil menurunkan harga, tapi berhasil menurunkan inflasi meskipun harga berasnya masih relatif tinggi. Artinya, harga beras itu stabil tapi relatif tinggi," kata Bayu dalam konferensi pers di kantornya, Kamis, 11 Januari 2024.
Dia menjelaskan, produksi padi yang turun di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi salah satu biang kerok dari tingginya harga beras tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada tahun 2022 surplus beras mencapai sekitar 1 juta ton, dibandingkan tahun 2023 yang hanya surplus sekitar 300 ribu ton.
"Mengapa belum berhasil menurunkan harga beras? Karena memang kondisi produksi situasinya masih berat, bahkan berlanjut sampai dengan saat ini," ujarnya.
Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi meninjau Pasar Induk Beras Cipinang
- Antara/Yudi Mahatma
Padahal, lanjut Bayu, Bulog telah menyalurkan 1,2 juta ton beras SPHP di sepanjang tahun 2023, guna menekan harga beras di masyarakat. Beras SPHP itu dijual di tingkat komersil dengan harga cukup murah, dibandingkan beras sejenisnya. Di sejumlah daerah, penyaluran beras SPHP terbukti mampu menekan harga beras, bahkan hingga ada kecenderungan menurun.
"Kuncinya masih tetap di produksi. Tambahan dari impor yang 2 juta ton atau lebih dari itu, itu hanya bisa menjaga saja," kata Bayu.
Beras Bulog.
- Destriadi Yunas Jumasani/VIVA.
Meski demikian, Bayu menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap I pada Maret-Mei 2023, yang dilanjutkan pada September-Desember 2023, memang bertujuan untuk menjaga inflasi dan bukan menekan harga beras.
"Kita melihat pada bulan Februari 2023, sebelum bantuan pangan itu, inflasi beras sebesar 2,63 persen. Setelah bantuan pangan, maka inflasi beras turun menjadi 0,7 persen pada bulan Maret 2023, dan turun lagi menjadi 0,55 persen pada bulan April dan bahkan pada bulan Mei hanya 0,02 persen inflasi beras," ujarnya.
RSI Ungkap Potensi Besar Lahan Sawit RI Jadi Penopang Kemandirian Pangan dan Energi
Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia ditegaskan memainkan peran strategis dalam mendukung ketersediaan pangan dan energi.
