RI Wajib Genjot Upaya Mitigasi Perubahan Iklim, Bambang Brodjonegoro Beberkan Alasannya
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.
Jakarta – Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, posisi Indonesia dalam konteks sustanability terkait upaya mitigasi perubahan iklim sudah menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus diemban.
Hal itu diutarakannya saat menjadi salah satu pemateri, dalam Green Webinar AMSI dengan tema 'Tantangan Pembangunan & Ekonomi Berkelanjutan'.
"Istilahnya, ini bukan lagi suatu opsional bagi Indonesia, tapi ini sudah obligatory atau mandatory ini sudah kewajiban," kata Bambang dalam telekonferensi, Selasa, 9 Januari 2024.
Ilustrasi perubahan iklim
Hal itu pun dibuktikan pemerintah Indonesia dengan keikutsertaan dalam Paris Agreement dan mencanangkan target transisi energi berupa Net Zero Emission di tahun 2060 mendatang.
Bambang menegaskan, hal itu tidak lain adalah karena isu perubahan iklim itu, saat ini sudah jadi global public goals atau tujuan masyarakat global. Sehingga, otomatis upaya dan langkah penyelesaiannya pun harus dilakukan secara global.
"Jadi tidak bisa beberapa negara berusaha untuk mengelak atau melepaskan beban itu kepada negara lain," ujar Bambang.
Dia menambahkan, saat ini semua negara di dunia memiliki peranan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jika melihat kondisi Indonesia, di satu sisi barangkali kita bukan penghasil emisi atau karbon terbesar di dunia.
Karena ada negara seperti China atau Amerika Serikat, yang menghasilkan karbon lebih besar. "Tapi barangkali kita masih masuk 10 besar (negara penghasil karbon)," kata Bambang.
Meskipun dari sisi lain, Bambang mengakui bahwa Indonesia juga memiliki kelebihan dalam hal potensi carbon credit, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan. Dimana, Indonesia bisa menghasilkan berbagai produk yang nantinya qualified, untuk dianggap sebagai bagian dari carbon credit dalam bentuk carbon credit itu sendiri.
"Jadi artinya, Indonesia pun kalau kita melihat hanya dari segi motif ekonomi dan bisnis, tetap harus masuk ke dalam mainstream dari sustainability itu sendiri," ujarnya.
Perubahan Iklim Melemahkan Ekonomi dan Keamanan Perempuan, Menurut Komnas
Komnas Perempuan melihat krisis iklim berdampak signifikan terhadap perempuan, terutama meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dan kemiskinan.
