Bansos Disebut Jadi Alat Politik, Bos Bapanas: Insya Allah Enggak

Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menegaskan, bantuan sosial (bansos) pangan yang saat ini tengah digelontorkan Pemerintah bukan merupakan alat politik di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Arief mengatakan, bantuan pangan yang saat ini diberikan merupakan bentuk kehadiran negara kepada masyarakat. Pun, dia menegaskan dalam pemberian bantuan ini juga tidak menggunakan atribut politik.

"Nggak insya Allah enggak, kan enggak ada atribut politik. Ini negara yang hadir, tolong dijelaskan negara yang hadir siapapun pemimpinnya memikirkan untuk masyarakat, jadi enggak ada politisi," ujar Arief di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2024.

Arief menjelaskan, bantuan pangan yang diberikan ini bukan semata-mata jelang Pemilu. Namun, bantuan ini sudah digelontorkan Pemerintah sejak 2022 untuk melindungi masyarakat.

"Ini murni untuk masyarakat dan ini bukan jelang Pemilu aja, dari tahun kemarin, dari dulu. Dari zaman dulu bansos itu kan bantuan pangan, anggaran bukan dari Kemensos, dari bantuan pangan itu," jelasnya.

Sebelumnya, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai. TPN Ganjar-Mahfud menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyampaikan klarifikasi pernyataan soal program bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat, dihentikan. Todung mengungkit sejumlah peristiwa, yang dianggapnya politisasi bansos.

Todung mengungkit Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang mengatakan kalau bansos adalah pemberian Presiden Jokowi. Todung menilai agar bansos tidak diklaim sebagai kedermawanan pihak tertentu.

"Hal itu mengacu pada pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang menyebut bansos itu adalah kebijakan Presiden Jokowi, pemberian Presiden Jokowi, kedermawanan Presiden Jokowi. Karena itu, mereka yang mendengarkan pidato Zulkifli  Hasan diminta untuk memilih Gibran pada Pilpres 2024," kata Todung dalam keterangan resminya, Rabu, 3 Januari 2024.

"Apa yang dilakukan Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu,” lanjutnya.

Halaman Selanjutnya

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyampaikan klarifikasi pernyataan soal program bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat, dihentikan. Todung mengungkit sejumlah peristiwa, yang dianggapnya politisasi bansos.