Prabowo Sebut Anggaran Banyak Tak Disetujui Sri Mulyani, Stafsus Menkeu Beri Penjelasan
- VIVA/Andry Daud
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara, soal pernyataan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa banyak rencana anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang tidak disetujui oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan saat masa pandemi COVID-19 dibutuhkan respon kebijakan yang baik dan penanganan dengan segenap daya upaya, untuk dapat mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi. Salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah yang didukung DPR adalah APBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi COVID-19, antara lain melalui kebijakan refocusing anggaran.
"Melalui keputusan Sidang Kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi COVID berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi COVID-19," ujar Yustinus lewat media sosial X @prastow Selasa, 9 Januari 2024.
Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo.
- Anisa Aulia/VIVA.
Yustinus mengatakan, refocusing kegiatan dan anggaran ditetapkan dan diputuskan oleh masing-masing K/L terhadap kegiatan yang dianggap dapat ditunda. Dalam hal ini K/L sendiri yang memahami kegiatan yang paling urgent dan prioritas dan kegiatan/program yang dapat ditunda karena pandemi.
"Refocusing dilakukan K/L dengan memblokir anggaran dari kegiatan yang diusulkan ditunda oleh K/L. Kegiatan dan anggaran yang dilakukan blokir dapat dilakukan relaksasi (buka blokir) sesuai prioritas dan kondisi anggaran," jelasnya.
Dia menerangkan, pelaksanaan anggaran oleh K/L dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dipertanggungjawabkan kepada DPR.
"Kita bersyukur berkat kerja sama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat," ujarnya.
Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mencecar capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan (Menhan) RI terkait standar Kekuatan Pokok Minimum TNI atau MEF RI baru 65 persen dari target 79 persen pada 2024 atau mengalami penurunan.
Prabowo berdalih belum tercapainya target MEF lantaran krisis kesehatan pandemi COVID-19 dan persetujuan dari menteri lainnya, termasuk menteri keuangan (Menkeu), turut berpengaruh dalam upaya memenuhi kekuatan pokok minimum (MEF) TNI.
Prabowo Subianto Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
Menurutnya, sebagai Menhan dia telah menyusun perencanaan, tetapi eksekusinya di lapangan banyak mempertimbangkan faktor lain dan membutuhkan persetujuan pihak lain di luar dirinya.
"Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan, dan masalah yang kita hadapi, tolong saya sudah menjadi Menhan empat tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID dua tahun, di mana terjadi refocusing (anggaran, red.), jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui Menkeu," kata Prabowo saat menjawab Ganjar dalam sesi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam, 7 Januari 2024.
"Jadi, sebagai seorang menteri, sebagai seorang team player, saya harus loyal," sambungnya.
