Staf Khusus Menkeu Bantah Rumor Sri Mulyani Resign
- Anisa Aulia/VIVA.
Jakarta – Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo membantah rumor yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri.
Prastowo menegaskan, terkait pengunduran diri itu tidak pernah ada pernyataan yang keluar. Karena, sampai saat ini Sri Mulyani masih menjalankan tugasnya.
"Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mengundurkan diri dari jabatan menkeu, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab," tulis Prastowo lewat akun X @prastow Jumat, 5 Januari 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- VIVA/Anisa Aulia
Prastowo juga mengklarifikasi terkait rumor yang beredar lainnya. Sebab beredar rumor, Sri Mulyani kecewa karena anggaran belanja alutsista Rp 63,8 triliun disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Menkeu SMI (Sri Mulyani Indrawati) mengatakan peningkatan anggaran alutsista wajar dan penting untuk penguatan di tengah potensi ancaman dan dinamika politik LN (Luar Negeri). Tidak menyebutkan adanya kekecewaan," ujarnya.
Lalu, dia juga mengklarifikasi terkait belanja alutsista dilakukan oleh PT TMI yang dipegang oleh kroni-kroni Prabowo. Prastowo menyatakan, keterangan itu diutarakan oleh Sekjen PDIP bukan Sri Mulyani.
"Klarifikasi: Hal ini diutarakan oleh Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP), bukan Menkeu SMI. Chairman dan CEO dari PT TMI memang sahabat karib Prabowo dan telah ada surat penunjukkan PT TMI oleh Menhan dalam program pengadaan Alutsista," jelasnya.
Kemudian adanya anggaran alutsista yang mengakibatkan dana untuk gaji pegawai Pemda menjadi nihil. Dia membantah, hal itu sebab tidak ditemukan berita seperti yang dituduhkan.
"Tidak ditemukan berita yang menyebut pernyataan seperti ini. Faktanya gaji pegawai Pemda dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah," jelasnya.
Prastowo juga mengklarifikasi terkait saran Sri Mulyani, untuk menggeser dana belanja alutsista menjadi dana bansos dan IKN tidak dihiraukan Jokowi.
"Tidak ditemukan berita dan pernyataan demikian. Sampai saat ini bansos tetap lancar diberikan sesuai yang dianggarkan, bahkan dilakukan penebalan karena bencana El Nino," terangnya.
Lebih lanjut, dia mengklarifikasi soal 7 BUMN dipailitkan karena presiden ingin membayar sebagian utang negara agar nama baiknya kembali.
"Tidak ada pernyataan Menkeu SMI dan tidak ditemukan berita yang mengaitkan antara pemailitan BUMN dengan nama baik Presiden Jokowi. Utang negara dikelola dengan baik bahkan rasio utang menurun karena tata kelola APBN yang semakin baik," ujarnya.
Prastowo juga membantah terkait semua biaya negara dihabiskan untuk membiayai kampanye calon presiden nomor urut dua, yakni Prabowo-Gibran.
"Tidak ditemukan berita tersebut dan sama sekali tidak ada pernyataan Menkeu SMI," tegasnya.
