TPN Ganjar-Mahfud Minta Bansos Ditunda, Mendag Zulhas Bilang Gini
- Ist
Jakarta – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta, penyaluran bantuan sosial atau bansos ditunda hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selesai. Hal itu pun mendapat respons dari Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas.
"Kalau ada orang yang ingin bansos BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira," ujar Zulhas di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Desember 2024
Zulhas mengatakan, sebagai dari bagian Koalisi Indonesia Maju (KIM), dia menegaskan semua program Presiden Jokowi akan dilanjutkan dan ditambah.
"Jadi semua program Jokowi kita akan lanjutkan dan tambah," terangnya.
Di sisi lain, Zulhas juga menanggapi soal tudingan terhadapnya mengenai politisi bansos. Sebab, Zulhas sebelumnya mengatakan bahwa bansos adalah pemberian Presiden Jokowi
"Mau beritain apa saja boleh, senang, ntar minggu depan saya tanggapin," ujarnya.
Sebelumnya, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebelumnya meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai. TPN Ganjar-Mahfud menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyampaikan klarifikasi pernyataan soal program bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat, dihentikan. Todung mengungkit sejumlah peristiwa, yang dianggapnya politisasi bansos.
PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bansos sembako dan PKH
- Pos Indonesia
Todung mengungkit Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, yang mengatakan kalau bansos adalah pemberian Presiden Jokowi. Todung menilai agar bansos tidak diklaim sebagai kedermawanan pihak tertentu.
"Hal itu mengacu pada pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang menyebut bansos itu adalah kebijakan Presiden Jokowi, pemberian Presiden Jokowi, kedermawanan Presiden Jokowi. Karena itu, mereka yang mendengarkan pidato Zulkifli Hasan diminta untuk memilih Gibran pada Pilpres 2024," kata Todung dalam keterangan resminya, Rabu, 3 Januari 2024.
"Apa yang dilakukan Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu,” lanjutnya.
