Jokowi Singgung Dana Desa Sejak 2015 Sudah Rp539 Triliun: Itu Gede Sekali
- Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa-desa. Menurut dia, ratusan triliun rupiah sebagai dana desa telah disalurkan untuk membangun desa di seluruh Tanah Air.
“Jangan keliru ini, saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa. Rp539 triliun. Niku duit kathah sanget lo (uang gede banget loh,” kata Jokowi dikutip pada Rabu, 3 Januari 2024.
Namun, Jokowi mengatakan uang ratusan triliun rupiah itu digelontorkan sejak 2015 bukan angka yang kecil. Menurut dia, hal itu jika dibandingkan denggan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya.
Dia mencontohkan, pembangunan bandara hingga bendungan yang memiliki anggaran jauh lebih sedikit dibanding dana desa.
“Airport niku gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe. Bendungan niku Rp1 triliun, Rp1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk kalau dijadikan. Artinya uang itu gede sekali,” ujarnya.
Pun, dia menyinggung soal pembangunan jalan, desa sudah mencapai 350 ribu kilometer. Kata Jokowi, pembangunan jalan desa yang dibangun di seluruh Tanah Air lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.
“Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa diseluruh tanah air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilo, berarti kali 75 berarti sudah 350 ribu jalan desa,” ungkapnya.
Maka itu, Jokowi berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin beri manfaat bagi masyarakat. Misalnya, kata Jokowi, membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.
Jokowi dengan guyon jangan pakai anggaran dana desa untuk belanja material pembangunan di Jakarta.
“Sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan. Jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar belonjone teng Jakarta. Ketok e luweh murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelas eks Gubernur DKI Jakarta itu.