Sri Mulyani Gelontorkan Rp 260,9 Triliun di 2023 Buat Bayar Gaji Pegawai

Menkeu Sri Mulyani.
Sumber :
  • Anisa Aulia/VIVA.

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah menggelontorkan anggaran senilai Rp 260,9 triliun untuk membayar gaji pegawai di 2023. Angka ini tercatat tumbuh 1,2 persen dibandingkan tahun 2022.

Mau Pensiun Dini? Ini 6 Investasi yang Paling Menjanjikan!

Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat.

"Untuk pegawai tahun 2023 kita membelanjakan Rp 260,9 triliun. Ini relatif hampir stagnan 1,2 persen tumbuhnya tipis," ujar Sri Mulyani Selasa, 2 Januari 2024.

Prabowo: Narasi Gaji ASN Dipotong Itu Tidak Benar

Dia mengatakan, pembayaran gaji dan tunjangan pada 2023 sebesar Rp 173,8 triliun, atau tumbuh 1,5 persen. Sedangkan untuk tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur dan lain-lain sebesar Rp 87,1 triliun, atau naik 0,8 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani press release kinerja APBN 2023

Photo :
  • Antara
Tak Ambil Gaji dan Tunjangan Stafsus Menhan, Deddy Corbuzier: Rakyat Lebih Butuh

"Belanja KL yang meningkat karena kita bayar tunjangan profesi guru dan dosen yang diberi THR Gaji ke 13 yang 50 persen tahun lalu," jelasnya.

Adapun secara keseluruhan APBN yang sudah dibelanjakan pada 2023 sebesar Rp 3.121 triliun. Angka itu melampaui target UU APBN 2023 sebesar Rp 3.061 triliun.

Sedangkan pendapatan negara hingga akhir Desember 2023 mencapai Rp 2,774 triliun. Angka ini berhasil melampaui target APBN 2023 yang sebesar Rp 2,468 triliun, dan target Perpres 75/2023 yang sebesar Rp 2.637,2 triliun.

Sementara untuk keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp 92,2 triliun. Angka ini melampaui target yang sebesar Rp 38,5 triliun. "Ini adalah surplus kesinambungan primer pertama kami sejak tahun 2012, jadi hampir 10 tahun," jelasnya.







 

Presiden Prabowo Subianto di acara HUT ke-17 Partai Gerindra

Prabowo Sebut Ada Pihak Rekayasa Efisiensi Anggaran, Gaji Jadi Dipotong

Presiden Prabowo Subianto menyebut, ada pihak yang tidak senang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

img_title
VIVA.co.id
15 Februari 2025